Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

10.709 - Posisi dan Peran BPKP dalam Pengawasan Program Lintas Sektoral

Kajian ini bertujuan untuk memahami makna dari program kegiatan lintas sektoral serta memberikan kejelasan bentuk mengenai pengawasan dan peran BPKP dan APIP lainnya dalam pengawasan program/kegiatan lintas sektoral.

Hasil kajian yang diperoleh sebagai berikut:

  1. Program lintas sektoral adalah program yang melibatkan lebih dari dua atau lebih kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, ataupun BUMN/BUMD, untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah, yang pendanaannya bersumber dari APBN, BUMN maupun BUMD;
  2. Kebijakan pengawasan program lintas sektoral perlu mempertimbangkan faktor-faktor strategis, signifikan, dan material;
  3. Dalam melaksanakan pengawasan program lintas sektoral, BPKP dapat menjalankan perannya melalui dua aktivitas, yaitu assurance dan consulting ;
  4. Pengawasan program lintas sektoral diawali sejak perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan dan diakhiri dengan akuntabilitas terhadap pelaksanaan kegiatan atau program;
  5. Dalam pengawasan program lintas sektoral diperlukan adanya sinergi antara BPKP dengan APIP lainnya untuk menghindari terjadinya tumpang tindih;
  6. BPKP dapat melakukan audit kinerja terhadap BUMN yang terlibat dalam program lintas sektoral yang mendapat dana dari APBN/D;
  7. BPKP melakukan audit keuangan terhadap Laporan Keuangan loan dengan memberi opini sesuai permintaan lender..

Disarankan kepada pimpinan BPKP agar dalam menentukan arah kebijakan pengawasan terhadap program lintas sektoral memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Pemantapan peran pengawasan BPKP terhadap program lintas sektoral agar diatur dan ditetapkan dalam suatu peraturan presiden tersendiri;
  2. Untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan terhadap program lintas sektoral, agar dibuatkan pedoman umum pengawasan program lintas sektoral sebagai acuan bagi BPKP dan APIP lainnya dalam melakukan pengawasan dan berkoordinasi, serta pedoman evaluasi dan pedoman audit kinerja sebagai acuan bagi BPKP dan APIP lainnya dalam melaksanakan tugas pengawasan;
  3. BPKP agar melakukan audit terhadap BUMN/D yang terlibat dalam program lintas sektoral yang memperoleh pendanaan dari APBN/D;
  4. Dalam menetapkan kebijakan pengawasan terhadap program lintas sektoral, BPKP harus mempertimbangkan faktor strategis, signifikan, dan material;
  5. Peningkatan kompetensi APIP, termasuk BPKP, dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan terhadap auditor BPKP dan APIP lainnya, terkait dengan pelaksanaan pengawasan program lintas sektoral;
  6. Menyusun pedoman pengawasan program lintas sektoral terkait peran BPKP sebagai assurance dan consulting ;
  7. Melakukan studi banding ke negara yang telah menerapkan pengawasan program lintas sektoral, agar tata cara dan teknik pelaksanaan pengawasan program lintas sektoral di Indonesia dapat lebih disempurnakan.

 

 


Share