Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

10.393 - Perubahan Standar Akuntansi (Konvergensi IFRS)

Kajian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman awal mengenai standar akuntansi berdasarkan IFRS dari berbagai literatur yang relevan dan kendala atau dampak yang timbul dalam penerapannya di lapangan, khususnya BUMN di bawah naungan pemerintah.

Hasil kajian dapat disimpulkan sebagai berikut:

  1. IFRS merupakan standar akuntansi global yang tunggal yang berkualitas tinggi dan kerangka akuntansi berdasarkan prinsip yang meliputi pertimbangan profesional yang kuat dan pengungkapan yang jelas serta transparan mengenai substansi ekonomi transaksi hingga mencapai simpulan tertentu. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan dengan mudah untuk membandingkan informasi keuangan entitas antarnegara di berbagai belahan dunia.
  2. Salah satu perbedaan utama antara U.S GAAP dan IFRS adalah U.S GAAP bersifat mengatur/aturan (rules-based accounting standard atau form focused), sedangkan IFRS lebih bersifat prinsip (principles-based accounting standard atausubstance focused). Dalam konteks Indonesia, dengan dilakukannya adopsi IFRS ke PSAK, berarti seluruh PSAK yang telah konvergen dengan IFRS bersifat principles-based. Implikasinya, principles based accounting standard memerlukan pertimbangan profesional dan kompetensi serta integritas yang lebih baik dibandingkan rules based. Sebaliknya, dari sisi penyusunan laporan keuangan dan auditor (dalam proses audit) lebih mudah memahami dan menerapkan berbasis aturan dibandingkan dengan berbasis prinsip, karena memiliki sesuatu atau seperangkat aturan rinci yang harus diikuti ketika menyusun laporan keuangan.
  3. Konvergensi ke IFRS akan meningkatkan kompleksitas pengenalan konsep nilai wajar dan nilai tunai dalam pengukuran aset dan liabilitas. Penggunaan konsep nilai wajar dan nilai tunai dalam implementasinya banyak menggunakan estimasi dan pertimbangan sehingga memerlukan tenaga ahli appraisal dan aktuaris. Di samping itu, terjadi pergeseran konsep pengukuran laba dari pendekatan laba rugi (laba akuntansi) menjadi pendekatan neraca (laba ekonomi).
  4. Konversi standar akuntansi tidak hanya masalah latihan akuntansi atau masalah laporan keuangan, melainkan juga terdapat pihak-pihak yang berkepentingan dalam menentukan keberhasilan penerapannya, antara lain kesiapan akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pendidik/akademisi, akuntan pemerintah, dewan komisaris/pengawas, komite audit, auditor intern, regulator, dan profesi pendukung lainnya, seperti aktuaris dan penilai. Lebih khusus lagi, untuk BUMN konvergensi IFRS dapat memengaruhi aspek selain pelaporan keuangan, yaitu aspek struktur organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, pengukuran indikator kinerja kunci, dan perpajakan.

Dengan diberlakukannya konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ke IFRS, disarankan agar BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah:

  1. Mengembangkan pengetahuan profesi akuntan di lingkungan BPKP melalui  pendidikan dan pelatihan  secara berkesinambungan terhadap perubahan standar akuntansi keuangan;
  2. Melakukan kajian atas kesiapan BUMN/D dalam menghadapi PSAK yang telah konvergen dan  isu-isu (kendala dan dampak) yang berkaitan dengan penerapan IFRS yang dapat mempengaruhi laporan keuangan BUMN/D.

 


Share