Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

11.1098 - Evaluasi Penerapan Standar Biaya Khusus (SBK) BPKP

Standar Biaya Khusus (SBK) BPKP ditetapkan dengan Permenkeu Nomor: 108/PMK.02/2009 Tentang SBK Kementerian dan Lembaga Tahun 2010. Komponen biaya yang dijadikan dasar dalam penghitungan SBK BPKP meliputi belanja perjalanan biasa dan belanja barang operasional lain, dengan jenis kegiatan pengawasan meliputi: Audit, Evaluasi, Reviu, Pemantauan, Sosialisasi, Bimbingan dan Konsultasi, Pendampingan Pengawasan, dan Bantuan Pengawasan yang dilaksanakan di Perwakilan BPKP.

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dan kendala penerapan SBK tersebut, mengetahui perlu tidaknya revisi SBK, dan menentukan bentuk dan besaran SBK yang lebih sesuai bagi tugas fungsi BPKP ke depan. Metodologi kajian menggunakan studi evaluasi context-sensitive dengan teknik pengumpulan data berupa reviu dokumen, wawancara mendalam (in-depth interview), dan diskusi terbatas. Sampel kajian terdiri dari  enam unit kerja yaitu Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa hampir seluruh pejabat struktural belum mengetahui adanya Permenkeu Nomor: 108/PMK.02/2009 tersebut, walaupun telah mengetahui adanya penerapan Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus dalam sistem penganggaran negara. Pemahaman mengenai SBK yang mereka miliki berasal dari aktifitas sendiri serta melalui sharing  of knowledge dari rekan sekerja. Hal ini menunjukkan sosialisasi yang dilakukan masih belum efektif.


Share