Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

11.0613 - Keterpaduan Pelayanan Pemerintah: Joined-Up Government

Joined-up Governmentadalah pendekatan alternatif penyelenggaraan pelayanan pemerintah yang dilaksanakan di berbagai negara sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat. Joined-up Government merupakan suatu program bersama antar instansi pemerintahan yang bersifat lintas sektoral, atau kerjasama antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun dengan pihak swasta. 

Selama ini akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah terhambat oleh sekat-sekat birokrasi dan kurang efisien dibandingkan apabila pelayanan tersebut diselenggarakan oleh pihak swasta. Joined-up Government diimplementasikan untuk mengatasi  masalah tersebut.

Beberapa masalah pelayanan publik lintas sektoral adalah pengelolaan limbah (waste management), kesehatan keluarga, penyalahgunaan obat dan kesehatan publik. Pelayanan publik tersebut tidak dapat mencapai keberhasilan yang optimal apabila hanya ditangani oleh instansi pemerintahan yang masih tersekat-sekat.

Joined-up government merupakan pengembangan cara dan bentuk  pengorganisasian dan tindakan baru agar instansi pemerintah dapat mengatasi berbagai keterbatasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui :

  • peningkatan koordinasi dan integrasi antar instansi pemerintah
  • penyelarasan insentif, struktur dan budaya pemerintah agar sesuai dengan tugas – tugas pelayanan publik yang bersifat lintas sektoral.

Gagasan E-government merupakan salah satu pendekatan dalam pengintegrasian pelayanan publik, namun joined-up government yang efektif membutuhkan lebih dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.

Beberapa hal yang perlu ada adalah indikator kinerja bersama dan langkah – langkah evaluasi untuk menilai keberhasilan atau kegagalan terutama pada aspek keterkaitan dengan proses penganggaran, keterlibatan politik, pengawasan dan pendanaan.


Share