Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

11.1103 - Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS): Identifikasi Risiko dan Pengawasan Intern

Perpres Nomor 67 Tahun 2005 (terakhir di revisi dengan Perpres Nomor 56 Tahun 2011) tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur menyatakan bahwa kerjasama/kemitraan pemerintah-swasta (KPS) atau public-private partnership (PPP) adalah kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemerintah dengan pihak swasta untuk memelihara, membangun, mengoperasikan sarana dan prasarana dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam Perpres yang sama, juga dinyatakan bahwa KPS untuk penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) tersebut dilakukan melalui perjanjian kerjasama atau melalui pemberian izin pegusahaan (konvensi).

Praktik KPS dimulai sejak pembangunan Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) pada tahun 1973. Kemudian tahun 1990-an, pemerintah mempromosikan perusahaan penghasil tenaga listrik (independent power producers) dan program kerjasama operasi (KSO) untuk ekspansi telekomunikasi dan pembangunan sejumlah jalan tol dengan pola KPS. KPS merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang diyakini pemerintah dapat diandalkan untuk membangun dan memelihara sarana dan prasarana layanan publik.

Dalam perkembangannya, ditemukan permasalahan seputar pelaksanaan KPS antara lain : Proyek-proyek KPS kurang menarik bagi swasta dan proyek tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Puslitbangwas BPKP melakukan kajian guna, pada tahap awal, mengidentifikasi lebih lanjut risiko-risiko utama (key risk) yang ada pada setiap tahapan kegiatan KPS dan mengelaborasi jenis-jenis kegiatan pengawasan intern yang dapat dilakukan. Kajian tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk penyusunan pedoman pengawasan intern oleh APIP atas proyek-proyek pengadaan yang dibangun dengan skema atau model KPS.


Share