Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana di perbarui melalui Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019, Pusat Informasi Pengawasan memiliki:

KEDUDUKAN:

1. Merupakan instansi Kantor Pusat di linkungan BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP;
2. Dipimpin oleh seorang Kepala.

TUGAS POKOK:

Pusinfowas mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional melalui sistem informasi berbasis elektronik.

   
FUNGSI:

a. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;

b. Analisa data dan informasi pengawasan;

c. Penyusunan rencana dan perumusan tata kelola teknologi informasi serta pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi;

d. pengelolaan operasional dan keamanan teknologi informasi;

e. Pemeliharaan dan pemantauan infrastruktur teknologi informasi;

f. Pembinaan pengelolaan sisteminformasi berbasis elektronik;

g. Penyelenggaraan sistempengendalian internal pemerintah dan reformasi birokrasi;

h. Pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan umum di Pusinfowas.

Sebagai instansi Kantor Pusat di lingkungan BPKP, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, mendukung fungsi BPKP yang mempunyai kewenangan:

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
4. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
5. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
6. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

• Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya;
• Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;
• Pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan,dan lain-lain;
• Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.

TUPOKSI BIDANG & SUBBIDANG

I. Tupoksi Bidang Pengelolaan Data dan Informasi

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang PDI menyelenggarakan fungsi:

   1. Penyusunan program pengelolaan data dan informasi;

   2. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengawasan;

   3. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pendukung pengawasan;

   4. Penyajian informasi pengawasan; dan

   5. Pembinaan kegiatan pengelolaan data dan informasi pengawasan.

II. Tupoksi Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi & Pengembangan Sistem Informasi

Bidang TKTI dan PSI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyusunan, dan perumusan tata kelola teknologi informasi serta pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang TKTI dan PSI menyelenggarakan fungsi:

IV. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.

 

V. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat.
3. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.