POLRI dan BPKP Perkuat Kerjasama Tangani Kasus-kasus TPK dan Pidana

Untuk mempercepat penanganan kasus-kasus tersebut, BPKP akan membantu POLRI dalam bentuk bantuan audit investigatif, audit tindak pidana perbankan, audit tindak pidana pencucian uang, perhitungan kerugian keuangan negara, pendampingan dalam penyelenggaraan Fraud Control Plan, dan bantuan tindakan lainnya sesuai kepentingan penegakan hukum. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), Prof. Mardiasmo, Ak, MBA, PhD bersepakat juga untuk memperkuat kualitas manajemen keuangan dan pengawasan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.  


Penguatan jalinan kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara POLRI dengan BPKP tentang penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Lingkungan POLRI pada hari Selasa tanggal 29 November 2011 di Aula Gandhi, Kantor BPKP Pusat, Jalan Pramuka nomor 33 Jakarta. Hadir dalam penandatangan MoU tersebut Wakil Kepala Kepolisian Negara RI, Komjen Pol Nana Soekarna dan Kepala BPKP, Prof. Mardiasmo, Ak, MBA, PhD. Serta beberapa pejabat POLRI dan BPKP.  


Pada kesempatan tersebut, Kepala BPKP mengungkapkan bahwa saat ini semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, harus memiliki komitmen bersama untuk memperkuat penerapan good governance, denganmelakukan upaya perbaikan secara terus menerus dan konsisten untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas.  


Dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara, Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern secara menyeluruh sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang SPIP. Melalui implementasi SPIP yang memadai, diharapkan akan terwujud efektifitas dan efisiensi kegiatan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan.Dalam konteks ini BPKP akan mendampingi POLRI, khususnya dalam pendampingan penyelenggaraan SPIP, pendampingan dalam penyusunan dan review laporan keuangan, peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM POLRI, audit gabungan atas program strategis dan isu-isu terkini yang menjadi sorotan publik, dan pendampingan dalam pengembangan sistem informasi pengawasan, serta sinkronisasi dan akurasi data pengawasan.  


Selain upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara dan penyelenggaraan SPIP di lingkungan POLRI, upaya pemberantasan KKN, juga menjadi perhatian kita bersama.Untuk itu, BPKP berkomitmen untuk sentiasa membantu POLRI dalam rangka percepatan pemberantasan tindak pidana baik pidana khusus maupun pidana umum dalam bentuk bantuan audit investigatif, bantuan audit tindak pidana perbankan, bantuan audit tindak pidana pencucian uang, bantuan penghitungan kerugian keuangan negara, pendampingan dalam penyelenggaraan Fraud Control Plan (FCP), dan bantuan tindakan lainnya sesuai kepentingan penegakan hukum.  


Sementara Kapolri dalam sambutan yang dibacakan oleh Nana Soekarna mengungkapkan ucapan terima kasihnya atas kerjasamanya selama ini yang sudah menghasilkan opini WTP-DPP dari BPK RI atas laporan keuangan tahun 2009. Polri telah berkomitmen akan membangun tata kelola kepemerintahan yang baik. Dengan bantuan BPKP diharapkan hal tersebut dapat terwujud.  


Selain dalam mempercepat penanganan kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi dan Pidana Umum, kerjasama dalam memperkuat manajemen keuangan dan pengawasan dilakukan antara lain dalam bentuk pendampingan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pendampingan dalam penyusunan dan reviu Laporan Keuangan, peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM POLRI, dan audit gabungan atas program strategis dan isu-isu terkini yang menjadi sorotan publik.  


Penguatan kerjasama ini merupakan kelanjutan dari kerjasama yang telah terjalin selama ini. Sebelumnya BPKP telah membantu POLRI dalam pendampingan penyusunan Laporan Keuangan, dimana dari kerjasama tersebut, POLRI dapat menyusun Laporan Keuangan tahun 2009 dengan baik dan mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Pengecualian (WTP-DPP) dari BPK-RI. Selain itu BPKP sering membantu POLRI dalam perhitungan kerugian negara. Pencapaian ini mendorong kedua lembaga negara untuk memperkuat kerjasama mengingat masih banyak hal yang harus dilakukan bersama dan membutuhkan sinergitas kedua lembaga dalam meningkatkan kinerja POLRI dalam penanganan kasus-kasus dan penegakan hukum seperti perbankan dan pencucian uang (sumber humas bpkp-pusat) (Mario Permina)