Tingkatkan kompetensi APIP, BPKP selenggarakan Workshop Digital Forensics dan Data Analitics

Sentani (18/10) Untuk meningkatkan kompetensi auditor APIP dan BPKP di daerah dalam bidang forensik digital dan analisis data, BPKP menyelenggarakan workshop Digital Forensics dan Data Analitics bagi auditor APIP pemda dan beberapa auditor Perwakilan BPKP Papua.

Penyelenggaraan workshop digital forensic dan data analytics untuk auditor APIP pemda dan BPKP di Papua ini merupakan batch ke-3 dari rangkaian penyelenggaraan workshop dilaksanakan di seluruh Indonesia, dilaksanakan di Provinsi Banten dan Provinsi Bangka Belitung. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan di seluruh Indonesia, dari periode Oktober 2022 sampai dengan Mei 2023.

Workshop dibuka oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua yang diwakili oleh Korwas Investigasi, Mujiyanto, Ak., M.Ec.Dev dan dihadiri oleh 5 orang narasumber dari Kedeputian Investigasi BPKP Pusat, yaitu Akib Panduarbyanto, Radityo Pinandoro, Novena Mayayu Paramitha, Arum Aulianifa, dan Wahyu Nugroho.

Dalam sambutannya, Mujiyanto, menyatakan rasa syukurnya Perwakilan BPKP Papua dipercaya menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan workshop, sehingga peluang bagi auditor dan auditor di APIP pemda se-Papua maupun BPKP Papua untuk mengembangkan kompetensi di bidang forensik digital dan analisis data. Beliau juga menyampaikan bahwa saat ini perkembangan teknologi begitu pesat, hampir semua aktivitas manusia dilaksanakan atau bersinggungan dengan media digital. Piranti digital semacam telepon pintar maupun laptop sudah hal yang biasa menemani keseharian kita, terutama kita sebagai auditor. Dalam proses bisnis di pemerintah termasuk pemda, penggunaan data berbasis IT sudah hal yang biasa, seperti data pengadaan barang dan jasa di LPSE, data pengelolaan dana desa di Siskeudes, data pengelolaan dana bansos berbasis data kependudukan di Dukcapil maupun Dinsos, dan sebagainya. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi oleh auditor BPKP dan APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan semakin meningkat karena harus mulai berhadapan dengan data-data digital, sehingga memerlukan treatment dan keahlian tertentu di bidang forensik digital dan analisis data.

Keberhasilan penggunaan data analytics di BPKP adalah saat pelaksanaan pengawasan atas bantuan sosial sebagai dampak pandemi Covid-19 sekitar tahun 2020 dan 2021. Penggunaan metode analisis digital sangat membantu dan mempercepat identifikasi calon penerima bansos melalui clearing data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga dapat dihindari data-data keluarga penerima manfaat (KPM) yang ganda, fiktif, dan sebagainya. Penggunaan analisis data digital juga sangat membantu BPKP saat melakukan validasi data calon penerima subsidi bunga debitur bank dalam rangka PEN pasca Covid-19 melalui pengolahan data dari Sistem Informasi Kredit Perbankan (SIKP).

Mengakhiri sambutannya, Mujiyanto berpesan kepada para peserta untuk memanfaatkan kegiatan workshop ini sebaik-baiknya untuk menimba ilmu dan mengembangkan kemampuan dalam bidang forensik digital dan analisis data yang akan bermanfaat dalam kegiatan pengawasan APIP pemda maupun BPKP ke depan. “Bagi teman-teman auditor BPKP, kemampuan digital forensic yang mumpuni bisa menjadi peluang bagi teman-teman untuk nantinya bisa tergabung dalam Satgas Laboratorium Digital Forensic di Kedeputian Investigasi BPKP Pusat, atau ke depannya kemampuan forensik digital dan analisis data yang mumpuni akan dikembangkan lagi melalui sertifikasi di bidang analisis data dan juga forensik digital”. Tegas Mujiyanto.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari mulai 18 - 20 Oktober 2022 bertempat di Suni Garden Lake, Sentani Jayapura dan diikuti oleh 43 orang peserta, meliputi 30 orang auditor/calon auditor dari APIP pemda dan 13 orang peserta auditor/pranata komputer dari BPKP Papua. 30 orang peserta APIP berasal dari 29 pemda di Provinsi Papua, terdiri dari inspektorat provinsi 2 orang, serta masing-masing inspektorat kabupaten 1 orang. Sementara satu inspektorat pemda yaitu Inpektorat Kabupaten Deiyai tidak mengirimkan peserta.

(Kominfo BPKP Papua)