Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Papua

BPKP Papua Selenggarakan Diklat SPIP Pola Baru

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua, Ketut Suadnyana Merada membuka Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi pegawai pemda di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Papua  di Aula BPKP Papua Jayapura, Senin (23/6).

Inspektorat Papua Telah Miliki Database Hasil Pengawasan

Inspektur Provinsi Papua, Anggiat Situmorang mengatakan, Inspektorat Provinsi Papua telah berhasil mendokumentasikan seluruh hasil pengawasan para aparat pengawas terhadap satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan atau SIMWAS. Menurut Anggiat Sitomorang, dengan dimilikinya database hasil pengawasan baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Inspektorat Provinsi, maka pihaknya semakin dimudahkan dalam melakukan monitoring, pemantauan dan percepatan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pengawasan dari aparat pengawas tersebut.

Pemrov Papua Bersiap Hadapi Era Basis Akrual

Pemprov Papua bersiap diri menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dalam penataan sistem pengelolaan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual yang akan diberlakukan pada tahun 2015. Untuk itu, Pemrov Papua bekerjasama dengan AIPD, Univerutas Cendrawasih Jayapura, dan Perwakilan BPKP Provinsi Papua menggelar Workshop Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual di lingkungan Pemprov Papua yang diselenggarakan selama dua hari mulai Senin (23/5), di Hotel Aston Jayapura.

Tiada Kata Terlambat Untuk Berbuat Kebaikan

Berbuat Kebaikan tidak semata-mata harus dinilai dari pengorbanan yang dapat dinilai dengan uang. Berbuat kebaikan dapat dimulai dari hal gratis sekalipun.

Pembentuan Majelis Pertimbangan TPTGR Provinsi Papua

Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi mutlak dibentuk oleh masing masing daerah dalam hal penyelamatan keuangan negara/daerah.