Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No 9 tahun 2021, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut;

(1) Perwakilan BPKP adalah instansi vertikal BPKP di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Perwakilan BPKP dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan.

(3) kepala Perwakilan menyampaikan laporan kepada Kepala BPKP dan Kepala Daerah di wilayah kerjanya mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

 

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi BPKP dalam wilayah kerja perwakilan yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas Perwakilan BPKP menyelenggarakan uraian fungsi:

a. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;

b.  Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;

c. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;

d.  Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;

e. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan apparat pengawasan intern pemerintah lainnya;

f. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada satuan kerja instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

g. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundangundangan;

h. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;

i. Pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara/daerah; dan

j. Pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, kesekretariatan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.


Share   
Profil BPKP NTT
Sekapur Sirih
Tupoksi BPKP NTT
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Visi dan Misi
Rencana Strategis
Maklumat Pelayanan
Daftar Informasi Publik
Informasi Berkala
Informasi Serta Merta
Informasi Tersedia Setiap Saat
Permohonan Informasi
Indeks Kualitas Pelayanan
Siaran Pers BPKP NTT

 

 

KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Klik gambar untuk Peta Lokasi



Jl. Palapa No. 21 A
Kotak Pos 54, Kupang 85111
Fax : (0380) 832 757 

email: Humas.NTT@bpkp.go.id 

Hasil Survei Indeks Kepuasan Stakeholder BPKP NTT

Klik Gambar di atas