Pencanangan Zona Integritas sebagai Wujud Nyata dari Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang Baik

Rabu, 17 November 2021 menjadi giliran perwakilan BPKP NTT untuk memaparkan presentasinya terkait pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi kepada Menpan RB secara Daring. Bertempat di Ruang Rapat Utama BPKP NTT, Kepala Perwakilan BPKP NTT Sofyan Antonius didampingi jajaran Korwas dan Pejabat Struktural lainnya. Paparan Pencanangan Zona Integritas menuju WBK Perwakilan BPKP NTT yang telah dicanangkan sejak tahun 2019 ini berjalan lancar
 
Tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi  dan Nepotisme (KKN) mengakibatkan reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah. Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.  pertanyaan disampaikan Tim Penilai semisal kebijakan mitra yang telah dikeluarkan dari hasil pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP NTT dan seputar pengaruh pembangunan zona integritas terhadap penguatan kinerja sekaligus mewujudkan wilayah bebas dari korupsi. Beberapa Reform Perwakilan BPKP NTT juga dijelaskan dalam paparan tersebut, antara lain:
 
E-BUM Cloud
E-BLU Cloud
SIA Bumdes
Moksa 
Remot Pengawasan Vaksin
WAG Sinergi
Tindak Lanjut Terpadu
Analisis Permodelan HKP
Dll
 
“semoga dengan adanya pencanangan Zona Integritas BPKP NTT akan terus meningkatkan kinerja pengawasan, sekaligus menguatkan lingkungan anti korupsi, serta menjaga integritas” ucap Sofyan Antonius. Dengan kerja keras dan juga disiplin, tentunya juga dengan dukungan dari para Stakeholder Perwakilan BPKP NTT akan mengupayakan memberikan sumbangsih terbaik bagi negeri
 
 
Kominfo BPKP NTT – AT