BPKP NTB Hadiri Peresmian Bendungan Bintang Bano oleh Presiden RI Joko Widodo

Taliwang - Bendungan Bintang Bano yang terletak di Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu bendungan terbesar di Provinsi NTB. Setelah melalui proses pembangunan  yang memakan waktu cukup panjang, akhirnya pada Jumat (14/1) telah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo.

Bintang Bano sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah bendungan ke 29 yang telah diresmikan pemerintah sejak 2015 dari 57 Bendungan yang ditargetkan selesai hingga 2024.

Bendungan Bintang Bano adalah salah satu enam bendungan di NTB yang dibangun di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya telah diresmikan dua bendungan lainnya yaitu Bendungan Tanju pada tahun 2018 dan Bendungan Mila pada tahun 2019. Adapun tiga bendungan lainnya yang tengah dibangun adalah Bendungan Beringin Sila, Tiu Suntuk, dan Meninting.

Bendungan Bintang Bano ini memiliki kapasitas tampung yang sangat besar, 76 juta meter kubik, dengan luas genangan 256 hektare, dan mampu mengairi sawah 6.700 hektare.

“Insha Allah nanti pada akhir (tahun) 2024, total bendungan yang akan diselesaikan adalah 57 bendungan di seluruh Tanah Air Indonesia,” ujar Presiden RI Joko Widodo.

“Ketahanan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan itu hanya akan bisa terjadi kalau di seluruh Provinsi ini ada air. Kuncinya ada air. Dan air itu ada kalau kita memiliki bendungan yang sebanyak-banyaknya, oleh sebab itu kenapa bendungan-bendungan ini kita bangun. Dan Alhamdulillah pada hari ini, Jumat (14/1), Bendungan Bintang Bano yang dibangun sejak (tahun) 2015 menghabiskan biaya Rp1,44 triliun sudah selesai dan bisa difungsikan, ” pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Jokowi dalam peresmian ini, antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono dan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah.

Sebagai aparat internal pemerintah, BPKP NTB secara proaktif mengawal keberhasilan pembangunan bendungan dan ke depan tetap mengawal akuntabilitas pemanfaatan bendungan di wilayah NTB untuk memastikan bendungan yang ada di NTB berfungsi dan bermanfaat sesuai tujuan awal pembangunannya.

Kepala Perwakilan BPKP NTB, Ilham Nurhidayat didampingi Korwas IPP, Lefendri menjadi salah satu tamu yang diundang secara khusus karena kontribusi BPKP dalam mengawal pembangunan bendungan di wilayah NTB.

(Kominfo BPKP NTB dan BPMI Setpres/Muchlis Jr./MAY/UN)