Pemerintah Daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Barat siap menghadapi Standar Akuntansi Berbasis Akrual

Pemerintah Daerah harus menyiapkan implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual di TA 2015 secara serius, persiapan tersebut meliputi pemahaman bagi sdm yang terkait pengelolaan keuangan daerah, pemahaman bagi pimpinan, anggota DPRD, dan inspektorat daerah dan mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebagai wujud komitmen persiapan implementasi. Hal ini ditegaskan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan keuangan Daerah Dadang Kurnia, Ak.,MBA.,CA.,CGAP di hadapan seluruh Kepala Daerah, Ketua DPRD  se Bali dan Nusa Tenggara, Kepala Perwakilan BPK Bali, NTB, dan NTT, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, NTB, dan NTT dalam acara Sosialisasi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan Implikasinya terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2015 yang diselenggarakan oleh BPK bertempat di Auditorium IPDN Regional NTB (3/02/2015).

Dalam kesempatan ini juga disampaikan peran BPKP dalam persiapan Standar Akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah dari aspek sistem, BPKP telah merelease SIMDA Keuangan versi 27 yang telah mengakomodasi permendagri 64 tahun 2013. Dari aspek peningkatan SDM Pemerintah Daerah, BPKP menyelenggarakan Program pendidikan Strata-1 dan Strata-2 bekerjasama dengan Universitas  Negeri yang dibiayai dengan Program STAR-BPKP, selain itu BPKP berperan aktif dalam memberi masukan dan saran kepada regulator di Pemda dan melakukan pandampingan dan asistensi penerapan Sistem Akuntansi dan Penggunaan Aplikasi. Dalam paparannya, terlihat bahwa 100% Pemda di NTB mulai mengimplementasikan SIMDA Keuangan berbasis akrual.

Acara sosialisasi ini di buka dengan sambutan dari Menteri Dalam Negeri yang diwakili Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Maliki Heru Santosa Ak., MBA

Dalam acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh BPK-RI ini, anggota III BPK-RI Prof. Dr. Eddy Mulyadi Sapardi S.E., Ak., M.M., C.Fr.A., C.Amenyampaikan paparan dengan judul dampak penerapan basis akrual dalam pemeriksaan LKPD sedangkan anggota VI BPK-RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA menyampaikan materi yang berjudul mendorong akuntabilitas dan transparansi Pemda.

Inti acara dari sosialiasi ini adalah diskusi panel dengan moderator auditor utama BPK, dengan panelis Jan Hoesada dari KSAP, Dadang Kurnia Ak.,MBA.,CA.,CGAP dan Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri.

 

Humas NTB