Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Kabag TU dan para Kasubbag (Keuangan, Kepegawaian dan Prolap, dan Umum), para Koordinator Bidang (IPP, APD, AN dan Investigasi) , para Dalnis dan seluruh PFA dan PFU Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat.  

Berbagai media selalu menyoroti lambannya  birokrasi di Indonesia sehingga menjadi isu nasional. Seluruh instansi pemerintah dituntut untuk melakukan reformasi birokrasi, termasuk BPKP. Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya pemerintah untuk mencapai Good Governance. Pada hakikatnya, reformasi birokrasi bertumpu pada tiga aspek penting yaitu Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumber  Daya Manusia.

Menanggapi isu tersebut, BPKP sudah melaksanakan reformasi kelembagaan di delapan perwakilan termasuk salah satunya adalah Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beberapa jabatan struktural eselon III diubah menjadi jabatan fungsional.

Pada kesempatan tersebut Deputi juga menyampaikan apresiasi kepada perwakilan yang telah berkontribusi untuk kinerja BPKP secara keseluruhan yang antara lain ditandai dengan perolehan opini WTP dari BPK RI tiga kali berturut-turut atas laporan keuangan BPKP,  capaian kinerja LAKIP dengan predikat “A”, hasil penilaian penerapan RB di BPKP yang telah mendapat nilai 83 dan kinerja lainnya dengan baik. Capaian tersebut harus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Untuk itu BPKP juga terus mendorong dan memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan keahlian dan kompetensinya melalui pendidikan formal, diklat dan sertifikasi keahian khusus.

BPKP harus senantiasa menjaga kepercayaan stakeholders yang telah terbangun sampai saat ini dengan terus menerapkan nilai-nilai PIONER dan 5-As dalam melaksanakan tugasnya. Banyak pegawai BPKP yang saat ini diminta untuk memperkuat SDM di beberapa instansi lain di luar BPKP. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang semakin tinggi atas kualitas dan kompetensi pegawai BPKP. Jajaran pimpinan BPKP juga akan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai malalui promosi maupun peningkatan remunerasi/tunjangan kenerja.

Dalam kunjungannya, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara menegaskan akan mendorong jajaran pimpinan untuk memenuhi kekurangan yang ada di Perwakilan BPKP NTB terkait dengan SDM dan sarana prasarananya. Hal ini terdorong karena melihat kondisi kantor perwakilan BPKP Nusa Tenggara Barat yang belum memadai. Sebagian pegawai berkantor di Ruko yang disewa dan berada di dua tempat yang berbeda.

Namun demikian, dengan telah adanya kesepakatan antara perwakilan BPKP NTB dengan Pemerintah Provinsi NTB tentang hak pinjam pakai tanah yang belokasi di Jalan Majapahit Kota Mataram (bersebelahan dengan kantor TVRI Mataram), Bapak Deputi mengharapkan mulai tahun 2014 kantor Perwakilan BPKP NTB yang baru bisa mulai dibangun.

Acara pengarahan Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara ini ditutup dengan sesi foto bersama dengan seluruh pegawai sebagai bentuk kedekatan dan kebersamaan antara pimpinan dengan staf/ pegawai di Perwakilan BPKP Nusa Tenggara Barat.

Humas BPKP