Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat

JIKA LIMBAH B3 MEDIS TIDAK DI TANGANI DENGAN BAIK

Penanganan pasien positif COVID-19 menghasilkan dampak ikutan berupa limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis baik di rumah sakit dan fasilitas kesehatan, laboratorium kesehatan maupun tempat isolasi baik isolasi mandiri maupun terpusat.

ALONE WE CAN DO SO LITTLE, TOGETHER WE CAN DO SO MUCH

Pesan singkat dari Helen Keller ini menjadi spirit koordinasi, sinergi dan kolaborasi yang dibangun antara Perwakilan BPKP NTB dan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan NTB.

PEMANTAUAN DISTRIBUSI JPS TERDAMPAK COVID 19 DI KOTA MATARAM

Dalam pemantauan distribusi bantuan JPS bagi masyarakat yang terdampak covid 19 di Kota Mataram. pada hari ini Kamis tanggal 2 September 2021, Pemerintah Kota Mataram bersama Perwakilan BPKP Provinsi NTB melakukan pemantauan distribusi bantuan di wilayah yang berbeda.

KUNJUNGAN KEPALA PERWAKILAN DI KANTOR BUPATI LOMBOK UTARA

Presiden RI melalui instrumen kebijakan yang tertuang dalam Inpres 5/2018, Keppres 28/2018, Perpres 18/2018 dan Inpres 7/2018 memberikan amanah kepada BPKP untuk melaksanakan pendampingan dalam rangka mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah untuk masyarakat di wilayah yang terdampak bencana gempa bumi.

SINERGITAS BPKP DAN POLDA PROVINSIN NUSA TENGGARA BARAT

Pasca gempa yang terjadi tahun 2018 silam di Provinsi NTB, Presiden RI melalui instrumen kebijakan yang tertuang dalam Inpres 5/2018, Keppres 28/2018, Perpres 18/2018 dan Inpres 7/2018 memberikan amanah kepada BPKP untuk melaksanakan pendampingan dalam rangka mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah untuk masyarakat di wilayah yang terdampak bencana gempa bumi tersebut