Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat

KADO ULANG TAHUN KE-30 BPKP DARI LOMBOK TENGAH

Pada hari Kamis 30/5 menjadi hari yang bersejarah bagi Pemkab Lombok Tengah terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Bertempat di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam acara Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Anggota VI BPK RI Dr. Rizal Djalil, menyerahkan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2012 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

BPKP NTB FASILITASI SERAH TERIMA ASET SENILAI Rp112.170.970.309,79

28/5 Pemkab Lombok Barat secara resmi menyerahkan Barang Milik Daerah Kepada Pemkab Lombok Utara setelah 17 kali pertemuan barulah terjadi kesepakatan kedua belah pihak yang difasilitasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi NTB. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara.

SAMBUTAN KEPALA BPKP DALAM ACARA PENGUKUHAN KEPALA PERWAKILAN BPKP NTB

Selasa, 23 April 2013

Dalam acara Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) oleh Gubernur NTB dan disaksikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Bapak Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A mewakili Kepala BPKP memberikan sambutan berkaitan dengan hasil pengawasan BPKP dan peran BPKP ke depan.

KONTRIBUSI AUDITOR FORENSIK DALAM PENANGANAN KASUS BERINDIKASI TIPIKOR

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi berkesempatan memberikan kuliah umum di Universitas Mataram pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012, dengan judul Kontribusi Auditor Forensik dalam Penanganan Kasus Berindikasi Tindak Pidana Korupsi.

Kuliah umum diikuti langsung oleh Rektor Universitas Mataram, Prof.Ir.H. Sunarpi,Ph.D, para Pembantu Rektor (PR 1 sd  PR 4), para Dekan Fakultas, para pengelola administrasi keuangan di lingkungan Universitas Mataram, para mahasiswa dari berbagai fakultas.

Pemprov Nusa Tenggara Barat Berhasil Meraih WTP Murni

Kerja keras Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk keluar dari status disclaimer membuahkan hasil. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB, Pemprov akhirnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).