Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat

KUNJUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KE PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pada tanggal 29 Januari 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengunjungi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). 

CPCL Keliru, Bantuan Bisa Nyasar

Pelaksanaan program dan kegiatan bidang pertanian banyak yang terkait dengan ketepatan dan kecepatan data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) antara lain untuk pemberian bantuan pupuk dan benih pertanian. Kekeliruan dalam menentukan CPCL akan berujung pada bantuan yang tidak tepat sasaran dan/atau tidak tepat jumlah. Di samping ketepatan, CPCL juga dituntut selesai tepat waktu. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB saat ini masih menghadapi masalah dengan terlambatnya pengumpulan data CPCL kegiatan tanaman pangan tahun 2019 yang memerlukan strategi percepatan agar tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut maka Rapat Koordinasi dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB digelar di Hotel Lombok Astoria pada tanggal 30-31 Januari 2019.

Perwakilan BPKP Provinsi NTB Meraih Penghargaan Terbaik I untuk Nilai IKPA Tahun 2018

Kabar gembira datang dari Perwakilan BPKP NTB. Berdasarkan penilaian atas pelaksanaan anggaran tahun 2018, Perwakilan BPKP NTB meraih skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran terbaik I untuk kategori satuan kerja dengan anggaran kecil di lingkungan BPKP.

Senam Pagi Bersama dalam Rangka Memperingati Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2019

Minggu, 20 Januari 2019 bertempat di Kawasan Car Free Day Jl. Udayana, Mataram, Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan NTB mengadakan acara Senam Pagi Bersama dalam rangka memperingati Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2019. Rangkaian acara diawali Pembukaan oleh Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Prov. NTB dan dilanjutkan senam pagi bersama di lokasi acara.

Masyarakat Dompu Sumringah Menyambut Mila

Bendungan Mila di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari Kamis, 17 Januari 2019 resmi digunakan.