Penuhi Kriteria Pengumpulan Bukti, BPKP Lakukan Klarifikasi

Apakah pengumpulan bukti audit dapat dilakukan melalui permintaan klarifikasi atau konfirmasi kepada pihak-pihak terkait?

Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 menjelaskan hal-hal khusus yang mengatur tata cara pengumpulan bukti Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yaitu salah satunya dengan meminta klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak terkait. Dalam audit PKKN, permintaan klarifikasi atau konfirmasi kepada pihak terkait tersebut dapat disampaikan oleh Auditor BPKP melalui Penyidik dan kemudian pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait juga harus didampingi oleh Penyidik, yang kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Klarifikasi.

Pengumpulan bukti audit berupa klarifikasi dilakukan karena Auditor dituntut mampu mengumpulkan bukti yang memenuhi kriteria cukup (dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyimpulkan hasil audit), kompeten (sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya), dan relevan (logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit).

Pimpinan BPKP tidak akan menerbitkan laporan hasil Audit PKKN apabila dalam penugasan tersebut bukti yang dikumpulkan tidak memenuhi kriteria.

Pengumpulan bukti dengan melakukan klarifikasi atau konfirmasi juga dilakukan oleh Tim Auditor BPKP Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara yang sedang melaksanakan Audit PKKN di Kota Ternate didampingi oleh Penyidik yang sebelumnya meminta bantuan penghitungan kerugian keuangan negara.

(Kominfo BPKP Malut/Bhakti)