Membangun ZI Menuju WBK/WBBM, BPKP Malut Lakukan Sharing Session Secara Daring

TERNATE (29/3) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan Sharing Session Strategi Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja di Library Café bersama dua narasumber dari Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola yaitu Meidina Sari selaku Koordinator SPIP dan Reformasi Birokrasi dan Rahadian Widagdo selaku Subkoordinator Reformasi Birokrasi.
 
Sharing Session yang dibuka oleh Mohamad Riyanto selaku Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi disambung langsung dengan paparan dari kedua narasumber.
 
Dalam paparannya, Meidina menjelaskan bahwa road map terbaru yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terhadap peran BPKP dalam reformasi birokrasi tingkat Meso, dimana BPKP menjadi leading sector dari reformasi birokrasi nasional. BPKP berada pada posisi leading sector dalam menguatnya manajemen kinerja menuju sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel bersama-sama dengan kementerian/lembaga lainnya. Sasaran selanjutnya adalah birokrasi yang kapabel bersama-sama dengan Kemenpan RB, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) yaitu meningkatnya profesionalisme melalui sistem merit.
 
Meidina menjelaskan “meskipun reformasi birokrasi BPKP bersifat institusional tetapi unit kerja BPKP perlu tahu reformasi birokrasi yang sedang terjadi di BPKP pusat. Kantor perwakilan merupakan miniatur dari BPKP karena kebijakan apa yang ada di pusat juga dilaksanakan di perwakilan”.
 
Narasumber juga menyampaikan dari pengalaman yang terjadi di unit kerja BPKP lainnya bahwa dalam melakukan kunjungan ke unit kerja yang menjadi sampel, Tim Penilaian Nasional (TPN) biasanya datang tanpa melakukan koordinasi dengan unit kerja yang dituju untuk melihat-lihat bagaimana pelayanan publik di sana.
“Seberapa penting unit kerja BPKP meraih predikat WBK/WBBM?”, Rahadian melontarkan pertanyaan kepada peserta sharing session.
 
“Predikat WBK/WBBM adalah indikator/ukuran/validasi sebuah unit kerja telah melaksanakan pelayanan publiknya dengan baik dan bersih bebas dari KKN yang menurut saya sangat penting bagi unit kerja untuk memperoleh predikat tersebut”, jawab Angga Aria Kusuma selaku Subkoordinator Keuangan.
Sharing session ini berlangsung komunikatif ditandai pada sesi tanya jawab, moderator yaitu Riyanto ikut bertanya terkait pemenuhan yang telah dilakukan oleh Tim Kerja Perwakilan, salah satunya adalah survei yang telah dilakukan kepada responden pada Desember 2021 lalu. Sedangkan dalam paparan narasumber meminta unit kerja untuk melakukan survei kepada responden yang menerima pelayanan unit kerja tidak lebih dari dua bulan terakhir.
 
Menanggapi hal tersebut, narasumber tidak memaksakan bahwa survei harus dilaksanakan kepada responden yang menerima pelayanan unit kerja dalam dua bulan terakhir, tetapi apabila terdapat responden dengan kriteria tersebut akan lebih baik.
 
Sharing session ditutup oleh Master of Ceremony (MC) dengan mengutip ucapan dari Muhammad Yusuf Ateh, yaitu kalo bodoh bisa belajar, kalo tidak cakap bisa berlatih, tapi kalo tidak jujur susah untuk diubah.
 
(Kominfo BPKP Malut/Bhakti)