BPKP Malut Berikan Saran Positif Terkait Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara

Siang ini (31/03/2022), Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Edy Suharto didampingi oleh Koordinator Pengawasan Bidang APD Safi Mahmud menyambangi Kantor Bupati Halmahera Utara. Kedatangan Edy disambut dengan hangat oleh Bupati Halmahera Utara Frans Manery  yang pada saat itu didampingi oleh Inspektur Kabupaten Halmahera Utara Tony Kappuw. Tujuan kedatangan Edy beserta rombongan untuk berkoordinasi terkait tata kelola Pemerintah daerah di Kabupaten Halmahera Utara.

Pada awal perbincangannya, Edy Suharto memperkenalkan dirinya sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara yang baru. Selanjutnya Edy menyampaikan bahwa Halmahera Utara telah meraih Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIPLevel 3, namun seiring dengan terbitnya regulasi yang baru terkait penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara perlu menyusun strategi agar tetap mempertahankan level 3 Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP. Untuk itu, BPKP Maluku Utara mendorong dan mendampingi sepenuhnya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara terkait hal tersebut, termasuk dalam mendorong implementasi Manajemen Risiko dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Risiko.Edy Suharto juga menyampaikan, BPKP senantiasa membantu pengelolaan keuangan daerah di Halmahera Utara dengan penerapan FMIS/SIMDA Next G. Tidak hanya itu, BPKP juga mengingatkan kepada Bupati Halmahera Utara untuk dapat memperhatikan pengelolaan keuangan desa dengan Aplikasi Siskeudes secara online, pengawasan keuangan desa oleh APIP dengan aplikasi Siswaskeudes dan memperhatikan pengelolaan aset desa dengan membuat Peraturan Bupati terkait aset desa.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Halmahera Utara Frans Manery menyampaikan bahwa pihaknya bersama APIP akan menindaklanjuti saran-saran yang diberikan oleh BPKP Maluku Utara. Selain itu, Frans mengucapkan terima kasih kepada BPKP karena telah banyak membantu terkait akuntabilitas tata kelola pemerintah daerah.

(Kominfo BPKP Malut/April)