Bertempat di Ballroom Gamalama Hotel Grand Dafam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Maluku Utara. Dalam hal ini Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Edi Mulia menjadi narasumber dalam Rakor ini. Selain BPKP terdapat narasumber lainnya yaitu Pimpinan KPK, Irjen Kemendagri.

Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Maluku Utara K.H. Abdul Ghani Kasuba LC. Dalam sambutannya Gubernur menyampaikan apresiasi kepada KPK atas upaya KPK yang selalu mengingatkan betapa pentingnya pemcegahan korupsi. Selanjutnya Gubernur menyampaikan harapan melalui MCP, Pemerintah Daerah dapat memperbaiki sistem dan pemenuhan regulasi tata Kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada KPK atas upaya memberikan dorongan perbaikan penyelesaian aset dan mengoptimalkan pendapatan kepada Pemerintah Daerah.

Sementara Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Edi Mulia menyampaikan bahwa dalam pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah, BPKP berperan aktif dalam sistem pengendalian intern dan manajemen risiko. Bentuk dalam pengendalian intern ini BPKP berupaya mendorong dan mendampingi Pemerintah Daerah untuk mencapai level 3 SPIP yang merupakan salah satu intervensi MCP yang dinilai KPK. Selanjutnya Edi menyampaikan Strategi dan tool pengendalian korupsi versi BPKP yaitu dengan metode preventif, edukatif, dan represif. Tak hanya itu, Edi juga mendorong Pemerintah Daerah di Maluku Utara untuk dapat mencapai opini WTP pada LKPD. Di akhir pemaparannya, Edi juga meminta kepada APIP untuk dapat bersinergi kepada BPKP, APH, KPK apabila mengalami kesulitan.

Pada kesempatan ini Pimpinan KPK Nurul Ghufron menyampaikan bahwa kehadiran KPK untuk mendorong Pemerintah Daerah di Maluku Utara dalam meningkatkan capaian MCP. Tidak hanya itu, Ghufron juga menghimbau kepada seluruh Pimpinan Pemerintah Daerah untuk selalu berkomitmen bekerja dengan baik agar dapat menciptakan tata kelola Pemerintah Daerah yang baik. Terciptanya tata kelola pemerintah Daerah yang baik maka akan menciptakan nilai MCP yang baik pula. Selanjutnya, Ghufron menyampaikan apabila Pemerintah Daerah mengalami kesulitan, maka bisa meminta pendampingan kepada BPKP .

Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan KPK Nurul Ghufron, Gubernur Maluku Utara, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Edi Mulia, Bupati/Wali Kota se-Provinsi Maluku Utara, Pimpinan DPRD se-Provinsi Maluku Utara, Sekretaris Daerah Se-Provinsi Maluku Utara, Inspektur se-Provinsi Maluku Utara, Forkopimda Maluku Utara, Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Maluku Utara, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Edy Suharto.

(Kominfo BPKP Malut/April)