BPKP Malut Perkenalkan Peran Pemberian Keterangan Ahli

BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP.

Dalam pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, terdapat tugas BPKP yang menggunakan strategi dan metodologi pengawasan secara represif diantaranya berupa audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi, Pemberian Keterangan Ahli adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi Auditor BPKP dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi Penyidik dan/atau Hakim.

Auditor BPKP menjadi pemberi keterangan keterangan ahli atas Audit yang telah dilakukan mengenai dugaan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam rangka penegakan hukum yang dimintakan oleh penyidik. Seperti yang dilakukan oleh Koordinator Pengawasan JFA Bidang Investigasi, Mohamad Riyanto yang saat itu Kamis (9/12) sedang memberikan keterangan ahli dalam sidang tindak pidana korupsi atas salah satu dugaan kasus yang terjadi di Provinsi Maluku Utara. Dalam sidang tersebut Mohamad Riyanto diberi pertanyaan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum terkait Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah dilakukan sebelumnya atas kasus tersebut.

(Kominfo BPKP Malut/ Aditya Anton)