Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

BPKP Malut Lakukan Profiling Risiko Fraud Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa

Apa pentingnya Tata Kelola Aset Desa?

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Pengelolaan Aset Desa dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

Satukan Persepsi Pencegahan Korupsi Melalui Rakor Program Pemberantasan Korupsi Maluku Utara

Bertempat di Ballroom Gamalama Hotel Grand Dafam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Maluku Utara. Dalam hal ini Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Edi Mulia menjadi narasumber dalam Rakor ini. Selain BPKP terdapat narasumber lainnya yaitu Pimpinan KPK, Irjen Kemendagri.

BPKP Malut Turut Mengawal Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dan Manajemen Risiko

Bertempat di Aula Melati, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara mengikuti Rapat Teknis Koordinasi dan Supervisi Sektor Pertambangan Pada Tujuh Provinsi pada Siang ini (28/03/2022). Rapat ini diadakan oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsupgah) Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dihadiri Oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Syamsudin Abdul Kadir, Kepala BPKP Provinsi Maluku Utara Edy Suharto, Perwakilan dari Kanwil DJP Suluttenggomalut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kanwil Bea Cukai Maluku, Pemerintah Daerah Bali, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua. Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Syamsudin Abdul Kadir.

Sinergi BPKP dan KPK Untuk Mendorong Pencapaian MCP Pemda di Maluku Utara

Dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintah Daerah yang baik, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsupgah) Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Rapat Koordinasi Praktik Monitoring Center for Prevention (MCP) di Pemerintah Daerah  Wilayah Maluku Utara pada pagi ini (28/03/2022). Rapat ini berlangsung di ruang Rapat Kaper dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Edy Suharto, para Koordinator Pengawasan BPKP Maluku Utara, Tim dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsupgah) Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuan dari rapat koordinasi ini yaitu untuk mengoptimalkan capaian MCP Tahun 2022 di masing-masing Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

BPKP Bantu APH Audit TPU