Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

BPKP Malut Lakukan Profiling Risiko Fraud Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa
30 Maret 2022 14:42:32 / malut2 / dibaca: 1055 kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor

Apa pentingnya Tata Kelola Aset Desa?

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Pengelolaan Aset Desa dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

Baca selengkapnya..
Satukan Persepsi Pencegahan Korupsi Melalui Rakor Program Pemberantasan Korupsi Maluku Utara
29 Maret 2022 16:11:29 / malut2 / dibaca: 1141 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

Bertempat di Ballroom Gamalama Hotel Grand Dafam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Maluku Utara. Dalam hal ini Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Edi Mulia menjadi narasumber dalam Rakor ini. Selain BPKP terdapat narasumber lainnya yaitu Pimpinan KPK, Irjen Kemendagri.

Baca selengkapnya..
BPKP Malut Turut Mengawal Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dan Manajemen Risiko
29 Maret 2022 10:58:13 / malut2 / dibaca: 980 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

Bertempat di Aula Melati, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara mengikuti Rapat Teknis Koordinasi dan Supervisi Sektor Pertambangan Pada Tujuh Provinsi pada Siang ini (28/03/2022). Rapat ini diadakan oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsupgah) Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dihadiri Oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Syamsudin Abdul Kadir, Kepala BPKP Provinsi Maluku Utara Edy Suharto, Perwakilan dari Kanwil DJP Suluttenggomalut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kanwil Bea Cukai Maluku, Pemerintah Daerah Bali, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua. Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Syamsudin Abdul Kadir.

 
Baca selengkapnya..
Sinergi BPKP dan KPK Untuk Mendorong Pencapaian MCP Pemda di Maluku Utara
29 Maret 2022 10:49:25 / malut2 / dibaca: 641 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

Dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintah Daerah yang baik, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsupgah) Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Rapat Koordinasi Praktik Monitoring Center for Prevention (MCP) di Pemerintah Daerah  Wilayah Maluku Utara pada pagi ini (28/03/2022). Rapat ini berlangsung di ruang Rapat Kaper dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Edy Suharto, para Koordinator Pengawasan BPKP Maluku Utara, Tim dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsupgah) Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuan dari rapat koordinasi ini yaitu untuk mengoptimalkan capaian MCP Tahun 2022 di masing-masing Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca selengkapnya..
BPKP Bantu APH Audit TPU
28 Maret 2022 18:52:20 / malut2 / dibaca: 283 kali / Kat: Audit
BPKP bisa mengaudit Pemakaman?
 
Menurut Wikipedia, Tempat Pemakaman Umum biasa disingkat TPU merupakan kawasan tempat pemakaman yang biasanya dikuasai oleh pemerintah daerah dan disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, TPU berada dalam pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pengadaan TPU yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersumber dari dana APBD.
Baca selengkapnya..
‹ First  < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >  Last ›