Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

Kaper BPKP Maluku Utara Pastikan Kualitas Bangunan Rusun ASN BPKP

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Edy Suharto mengunjungi lokasi pembangunan Rusun ASN BPKP di Sofifi pada Jumat pagi (9/4/2022). Lokasi Rusun ASN tersebut berada di di Jalan 40, Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara tepatnya di belakang Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Jika dilihat lokasi pembangunan ini sangat strategis karena berada di Kota Sofifi dan bersebelahan dengan Masjid Raya Shaful Khairaat Sofifi. Tujuan kunjungan yaitu untuk meninjau dan monitoring progress pembangunan Rusun ASN BPKP dan untuk memastikan kualitas bangunan yang akan selesai pada akhir bulan April tahun 2022.

BPKP Malut Bantu Wujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM BNNP Malut

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menerima kunjungan dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara Wisnu Handoko bersama jajaran. Kunjungan tersebut merupakan silahturahmi kali pertamanya ke BPKP Malut. Dalam hal ini disambut secara langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Edy Suharto beserta jajaranpada Rabu pagi (06/04/2022).

BPKP Malut Pastikan PBJ Bidang Kesehatan Berjalan Akuntabel

Dalam rangka menjamin akuntabilitas kegiatan PBJ di bidang kesehatan, Pewakilan BPKP Provinsi Maluku Utara melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT) atas Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan COVID-19 Bidang Kesehatan Triwulan I pada Pemerintah Kota Ternate. Tujuan melakukan ATT PBJ ini untuk memastikan Pengadaan Barang dan Jasa Alat dan Material Kesehatan (Almatkes) COVID-19 dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

BPKP Malut Bantu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 pada Kabupaten Halmahera Utara

Untuk mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, BPKP melakukan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Daerah. Kegiatan Bimbingan Teknis peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan tugas BPKP yakni melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan daerah dan pembangunan daerah dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah dan/atau subsidi pada pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP. Pelaksanaan kegiatan ini juga merupakan salah satu implementasi dari strategi BPKP dalam pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan yang diarahkan pada pencapaian efektivitas dan efisiensi keuangan negara/daerah.

BPKP Malut Lakukan Audit Keuangan Program Pamsimas III di Provinsi Maluku Utara

Program Pamsimas III yang telah dilaksanakan pada tahun 2016-2021 merupakan kelanjutan dari Program Pamsimas I dan II (tahun 2008-2015). Program Pamsimas III adalah instrumen pelaksanaan dua agenda nasional yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) 100% akses air minum dan 100% sanitasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.