Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

Kaper BPKP Malut Himbau Seluruh Pegawai Tingkatkan Kompetensi Melalui PPM

BPKP Malut Kawal Implementasi Perlindungan Sosial di Kabupaten Halut

Pandemi Covid-19 membawa dampak perubahan di berbagai aspek kehidupan tak terkecuali aspek ekonomi masyarakat. Wabah Covid-19 ini melemahkan pertumbuhan ekonomi, akibatnya banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Sebab itu, Pemerintah terus mengambil langkah untuk mensejahterakan masyarakat melalui bantuan perlindungan sosial seperti PKH, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, BLT-DD, dan lainnya APBD. Adanya program perlindungan sosial ini, Pemerintah dapat mengalokasikan belanja sosial dan subsidi agar tepat sasaran, dan diarahkan kepada rumah tangga miskin, dan bantuan bidang kesehatan serta Pendidikan.

BPKP Malut Kawal Tata Kelola Dana Desa Di Halteng

Dalam rangka mengawal akuntabilitas Dana Desa di triwulan II, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menugaskan  tim untuk melakukan evaluasi atas pengeluaran BLT-DD dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desapada tanggal 30 Mei sampai 17 Juni 2022. Tim Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara melakukan pengawasan ke 10 Desa di Kabupaten Halmahera Tengah di Kecamatan Weda dan Weda Tengah.

BPKP Malut Pastikan Tata Kelola Bantuan Sosial Di Tikep Tepat Sasaran

Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk adalah salah satu sasaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, terutama setelah pandemi Covid-19 yang telah melumpuhkan berbagai sektor strategis negara, terutama kesehatan dan perekonomian. APBN telah bergerak menjadi rescuer dengan mengeluarkan paket-paket kebijakan untuk mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi nasional, seperti PKH, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, BLT-DD, dan lainnya. APBD diharapkan dapat membantu program perlindungan sosial yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial.

BPKP Malut Pastikan Indikator Pengeluaran BLT-DD dan Pengelolaan DD Telah Terlaksana di Haltim

Dana desa merupakan salah satu unsur terpenting penyelenggaraan pemerintahan desa, dari pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa tersebut bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa ini harus dipastikan digunakan dengan tepat dan akuntabel.