PERATURAN KEUANGAN DAERAH

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi RKPD Tahun 2015
2. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan 10 Tahun 2014 Tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan PBB Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pajak Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
   1. Lampiran 1
   2. Lampiran 2
   3. Lampiran 3
   4. Lampiran 4
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemeerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
10. Permendagri Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
11. Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah
12. Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada PDAM
13. Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
14. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 TentangPedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
15. Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
16. Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
17. Permendagri Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus
18. Permendagri Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
19. Permendagri Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus
20. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD
21. Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahanan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah