Sosialisasi SPI dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Meningkatkan Akuntabilitas Pemda

 

Ismail Idrus dalam sambutannya menyatakan bahwa dalam tahun 2009 opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah adalah “tidak wajar“ yang antara lain disebabkan oleh lemahnya Sistem Pengendalian Intern dan Penatausahaan Keuangan yang masih ditemui kelemahan-kelemahan. Oleh sebab itu, kegiatan sosialisasi ini menjadi sangat penting, dan saya berharap, seluruh peserta mengikuti sosialisasi untuk meningkatan pemahaman terkait dengan SPIP dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Ismail juga menyampaikan apresiasi yang tinggi dan rasa terima kasih yang mendalam bagi para nara sumber dari Perwakilan BPKP Provinsi Maluku atas bantuan dan kerjasamanya.
 

“Good Public Governance dan Clean Government jangan hanya sebagai retorika saja akan tetapi harus dilaksanakan, oleh karenanya harus diwujudkan dengan pengungkapan Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17/2003, Nomor 1/2004, Nomor 15/2004, dan UU 33/2004 pengelolaan keuangan negara harus tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Selain itu pengelolaan keuangan negara/daerah harus menyatu, dikoordinasi dan dikonsolidasi secara baik. Untuk mencapai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara/Daerah, Pemerintah Daerah memerlukan alat untuk pengendalian yang tidak lain adalah SPIP” demikian dikatakan oleh Slamet Hariadi ketika mengawali kata sambutannya, serta menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah yang tidak kalah penting adalah proses pengelolaannya mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya.
 

Dalam presentasinya, Suryadi Kabid APD, menjelaskan bahwa dengan adanya Inpres Nomor 4 tahun 2011 tentang peningkatan kualitas akuntabilitas Negara, Pemerintah daerah diinstruksikan antara lain “Meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan Negara melalui pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta lebih mengefektifkan pengawasan intern di lingkungan masing-masing”; Mempercepat penyelenggaraan SPIP untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah yang efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, pengelolaan asset Negara yang tertib dan akuntabel, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan BPKP diinstruksikan antara lain “melaksanakan asistensi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman bagi pejabat pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola”
 

Selanjutnya Suryadi menjelaskan pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjwab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Serta secara detail menjelaskan apa yang dimaksud dengan SPIP. “SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah”, serta tahap-tahap membangun SPIP. yaitu dimulai dengan Knowing, Mapping, Norming, Forming, dan Performing
 

Komitmen dari Kepala Daerah merupakan kunci suksesnya implementasi SPIP di daerah”, demikian disampaikan oleh Suryadi, pada sesi tanya jawab. Guna mewujudkan komitmen tersebut, diperlukan adanya payung hukum berupa Peraturan Kepala Daerah tentang penerapan SPIP. Proses penyusunan Perkada SPIP. Seluruh peserta cukup antusias mengikuti pemaparan, yang terlihat dengan banyaknya pertanyaan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang selama ini dilaksanakan/diadministrasikan secara manual dan Implementasi SPIP yang baru saja mereka dengar.
 

Setelah sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat dan Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD), Bupati Kabupaten Halmahera Tengah H. AL Yasin Ali menerima Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Slamet Hariadi dan Tim Sosialisi di Rumah Jabatan Bupati. Al Yasin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPKP atas bantuan yang telah diberikan oleh BPKP dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, dan mengharapkan agar kerjasama yang sudah terjalin selama ini tetap dipertahankan bahkan semakin ditingkatkan diwaktu-waktu mendatang.
 

Slamet Hariadi juga menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati dan jajarannya yang telah memberikan kepercayaan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku untuk memberikan sumbangsih bagi pelaksanaan pembangunan daerah melalui kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Halmahera Tengah. (Humas Promal)