BPKP Siap Membantu Upaya Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Lebih Baik

 

Rakor dibuka oleh Gubernur Provinsi Maluku, Karel Albert Ralahalu, dengan narasumber Deputi Kepala BPKP Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Kanwil Perbendaharaan, dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, dihadiri oleh para Bupati dan Walikota, Ketua DPRD dan Kepala Bappeda se Provinsi Maluku, serta beberapa pimpinan instansi vertikal, termasuk Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan 11 Rencana Tindak (action plan) Pemerintah Provinsi Maluku yang harus digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Maluku. Rencana tindak ini merupakan perwujudan atau respon Pemerintah Provinsi terhadap sembilan instruksi yang disampaikan Presiden dalam rapat kerja di Istana Bogor pada tanggal 5 Agustus 2010. Pelaksanaan rencana tindak ini diharapkan dapat menghilangkan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah, khususnya yang terkait dengan masih rendahnya realisasi pengeluaran dalam semester I tahun 2010.

Dalam paparannya, Djadja Sukirman menyatakan komitmen BPKP untuk selalu siap membantu Pemerintah Daerah di lingkup Provinsi Maluku dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih baik, termasuk melalui pengawalan 11 Rencana Tindak Pemerintah Provinsi Maluku dan memperoleh opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Perolehan opini WTP ini merupakan keharusan karena merupakan salah satu prasyarat agar Reformasi Birokrasi dapat berjalan baik.

Lebih jauh Djadja Sukirman menjelaskan bahwa, lahirnya Paket Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengakibatkan perubahan mendasar dalam sistem penyusunan anggaran. Saat ini sistem yang kita pakai mengarah pada Performance Based Budgeting atau biasa disebut Angaran Berbasis Kinerja, dari semula menganut prinsip Cash Basis atau single entry beralih ke Prinsip Accrual Basis atau double entry. Dengan demikian saat ini setiap Kementrian/ Lembaga dan juga Pemerintah Daerah harus menyusun Laporan Keuangan masing-masing.

Presiden selaku Kepala Pemerintahan sangat membutuhkan informasi terkait dengan penyaluran dana APBN kepada masing masing Kementrian/Lembaga dan juga Pemerintah Daerah. Dengan demikian menjadi tugas unit pengawasan selaku mata dan telinga Presiden untuk memberikan informasi terkait dengan tugas pengawasan yang dilakukannya.
Berdasarkan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah saat ini masih ditemukan adanya berbagai penyimpangan. Pola penyimpangan dilakukan melalui beberapa macam cara, antara lain: meninggikan (mark-up) harga/nilai kontrak , pengeluaran fiktif atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, perjalanan dinas fiktif, melakukan mark-down atas aset pemda dan mark-up atas aset pengganti dalam hal tukar guling, pemberian dana tali asih yang tidak sesuai ketentuan, pealisasi belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan tidak sesuai ketentuan, dan ketekoran kas pada bendahara pengeluaran atau saldo kas yang belum dipertanggungjawabkan dalam waktu yang cukup lama.
Menyinggung masalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Maluku, Djadja Sukirman menjelaskan bahwa, masih perlu ditingkatkan. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 11 LKPD tahun anggaran 2008, di Provinsi Maluku seluruhnya Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer).

Sementara itu masih terdapat adanya SiLPA yang cukup besar yang mencapai lebih dari Rp. 515 miliar untuk seluruh pemda di Maluku. Permasalahan lain yang perlu dicermati adalah akuntabilitas kinerja yang tercermin dalam LAKIP dinilai masih “kurang”, hasil evaluasi atas LPPD Kabupaten/Kota dengan kategori “sedang”, masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan DAK, Pemda yang telah menyusun Perkada Penyelenggaraan SPIP baru 5 Pemda, sebagian besar pemda (9 dari 12 pemda) masih terlambat dalam menetapkan APBD tahun 2010, masih terdapat prioritas nasional yang belum mendapat dukungan program/kegiatan dari Pemda, serta penyerapan anggaran sampai dengan bulan Juni 2010 masih rendah.

Melihat kenyataan diatas Djaja Sukirman menyatakan “BPKP seiring dengan paradigma baru pengawasan, siap menjembatani pemda dalam hal pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan asistensi dan bimtek. “Silahkan berhubungan langsung dengan Kapernya, karena pintu kami BPKP terbuka 24 jam”.
Dalam kaitan tersebut juga dipaparkan hal terkait dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dimana berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 BPKP bertindak sebagai Pembina dalam hal pelaksanaan SPIP di Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. .

Pada bagian akhir, paparan Djadja Sukirman yang dipandu oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Ros Far Far, SH., MU tersebut, berlangsung tanya jawab yang sangat menarik dari para peserta (Humas Promal).