BPKP dan APH Gelar Perkara Cegah Kerugian Negara

Ambon (27/7) - Perwakilan BPKP Provinsi Maluku mengundang Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Maluku untuk melakukan ekspose/gelar perkara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Maluku. Kegiatan ekspose digelar setelah sebelumnya Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Maluku bersurat ke Perwakilan BPKP Provinsi Maluku perihal permintaan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan penyidikan oleh Kejati Maluku.

Berdasarkan Perpres no 192 tahun 2014 tentang BPKP, salah satu fungsi dari BPKP adalah melakukan kegiatan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Untuk menjalankan fungsi tersebut, khususnya yang terkait dengan kegiatan pengawasan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli, BPKP dapat berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu kejaksaan, kepolisian dan KPK.

Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku mengirimkan surat permintaan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku untuk melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku.

Sebagai tindak lanjut atas surat permintaan tersebut, pada Rabu (27/7) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku mengundang Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku untuk melakukan ekspose/gelar perkara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) tersebut. Pelaksanaan ekspose dilaksanakan di Ruang Ekspose Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku. Kegiatan dipimpin oleh Sapto Agung Riyadi selaku Korwas Bidang Investigasi dan diikuti oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku serta seluruh PFA Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku.

Berdasarkan hasil ekpose/gelar perkara akan disimpulkan bahwa permintaan audit PKKN tersebut dapat ditindaklanjuti dengan audit jika sudah memenuhi unsur 5W dan 2H, atau tidak dapat ditindaklanjuti dengan audit PKKN jika tidak memenuhi unsur 5W dan 2H.

 

 

(Kominfo BPKP Maluku/Tim Bidang Investigasi)