Obsesi Peningkatan Opini Laporan Keuangan Pemkab Buru

Dalam upaya mencapai Laporan Keuangan dengan opini di atas Discleamer tersebut, Bupati Buru meminta kepada BPKP Maluku untuk lebih mengintensifkan proses pendampingan dan asistensi dalam setiap tingkatan atau tahap mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pada tahap pertanggungjawaban keuangan.

Di sela-sela penandatangan MoU tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah dengan Kaper BPKP Maluku, Bupati Buru menyampaikan, opini laporan keuangan pemerintah daerah merupakan prioritas yang harus diwujudkan dalam program kerja Pemerintah Kabupaten Buru saat ini. Opini tersebut menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan daerah dalam berbagai program pembangunan. “semakin baik opini tersebut, berarti pengelolaan keuangan juga semakin baik, tertata, terarah, dan terukur serta memenuhi akuntabilitas yang memadai”, lanjut R.I. Umasugi, S.Pi, MM.

Selanjutnya, Wakil Bupati Buru, Ir. Juhana Soedradjat, menegaskan bahwa program kerja mendukung obsesi peningkatan opini laporan keuangan direncanakan akan direalisasikan dalam waktu dekat, paling lambat November 2013.

Pada kesempatan tersebut, Kaper BPKP Maluku, Endrang, mengungkapkan bahwa obsesi Bupati Buru selaras dengan target RPJMN dalam hal opini atas LKPD. Sesuai RPJMN, dalam tahun 2014, pemerintah menargetkan 80% LKPD harus sudah WTP. Untuk itu, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain meliputi pembahasan action plan atas temuan BPK, penyusunan tools Quality Assurance secara berjenjang, peningkatan pemahaman dan ketrampilan penerapan aplikasi SIMDA, serta penguasaan Standar Akuntansi Pemerintah.

Lebih lanjut, Kaper BPKP Maluku menyampaikan bahwa terkait dengan penuntasan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, perlu dilakukan koordinasi antara Pemkab Buru, BPK, dan BPKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, permasalahan utama yang menjadikan opini masih berada pada tingkat Discleamer antara lain menyangkut pengelolaan aset dan keuangan. Kedua unsur tersebut dapat diselesaikan melalui kegiatan penataan pengelolaan keuangan dan mediasi dengan instansi terkait untuk memperjelas posisi kepemilikan aset. Selain itu, sebagai informasi, BPKP Maluku telah melaksanakan sharing knowledge terkait masalah SIMDA dengan BPK. “Sangat mungkin, dalam audit keuangan ke depan ini, BPK akan memanfaatkan aplikasi SIMDA dalam proses auditnya”, kata Endrang.

Turut hadir pada cara penandatangan Mou tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Buru, A. Adjid Soulisa, SE, MMK, Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah, Jursi Rasyid, Kabag Akuntansi, Rudi Waras, dan Kabid Investigasi BPKP Maluku, Zainuri.