Mmbangun Semangat Pemberantasan Korupsi Di Buru

Program pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi sebagaimana telah menjadi komitmen pemerintah melalui Perpres Nomor 55 Tahun 2012. Komitmen tersebut harus didukung oleh aparat pemerintah  baik pada posisi sebagai pelaksana kegiatan maupun aparat penegak hukum. Selaku pelaksana kegiatan, instansi/lembaga pemerintah perlu menciptakan kondisi dimana pelaksanaan kegiatan dapat terhindar dari praktik-praktik korupsi. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara konsisten dan berkelanjutan menjadi hal yang tidak dapat ditawar lagi oleh para pelaksana kegiatan tersebut. “Sudah ada tools untuk menghindari korupsi, yaitu SPIP”, jelas Kaper BPKP Provinsi Maluku pada kunjungan kerja ke Polres Buru di ruang kerjanya.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Kaper BPKP Provinsi Maluku didampingi oleh Kabid Investigasi, Zainuri dan Pengendali Teknis Irianto diterima oleh Kapolres Buru, AKBP Komaruz Zaman dan Wakapolres, AKP Rizal AT.

Menurut Komaruz Zaman, jajaran Polres Buru akan mendukung penuh amanat pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal tersebut sejalan dengan program kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kondisi pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan.

Jajaran Polres Buru siap berkoordinasi dengan BPKP dalam mengungkap kasus-kasus korupsi. Demikian tersirat dari perkataan Kapolres Buru yang baru bertugas di Buru selama 4 (empat) bulan tersebut.

Lebih lanjut Kapolres Buru menegaskan bahwa pada saat nanti pihak Polres Buru melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi, jajarannya akan berkoordinasi dengan BPKP.

Sikap kooperatif jajaran Polres Buru ditanggapi baik oleh Kabid Investigasi, Zainuri, bahwa BPKP dapat memberikan bantuan penanganan kasus korupsin pada saat penyelidikan dalam bentuk Audit Investigatif, sedangkan pada saat penyidikan dalam bentuk Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. (Humas BPKP Maluku)