Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

Workshop Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual

Ambon (8/3) -  Pada hari Senin s.d. Selasa tanggal 7 dan 8 Maret 2016, bertempat di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku telah diadakan kegiatan Workshop Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual dengan SIMDA. Acara ini dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Yono Andi Atmoko didampingi Kabid APD Sigit Sulistyohadi dan Dalnis APD Agoes Susetyo.

Sosialisasi Program Antikorupsi di Kepulauan Aru

Dobo (4/3) - Sosialisasi Progam Antikorupsi Fokus Group Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016 diselenggarakan pada tanggal 4 Maret 2016, bertempat di Gedung Gereja Bethel.

Diskusi Panel Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual

Ambon (18/02) – Kamis, 18 Februari 2016, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Yono Andi Atmoko bersama dengan Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Maluku Sigit Sulistyohadi menghadiri undangan Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengikuti acara Diskusi Panel “Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual” yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku. 

Rapat Telaah Perjanjian Kerjasama Pemprov Maluku di Gunung Botak

Ambon (3/2) - Bertempat di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, telah dilaksanakan Rapat Terbatas yang dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Yono Andi Atmoko didampingi Kepala Bidang Investigasi Zainuri, Kepala Bidang APD Sigit Sulistyohadi, serta Tim Teknis Telaah BPKP Maluku. Rapat yang dilakukan dari pukul 11.30 sampai dengan 13.15 WIT tersebut membahas mengenai Telaah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Maluku Dengan PT. Buana Pratama Sejahtera (BPS)  tentang “Penataan Lokasi Penambangan Tanpa Izin di Gunung Botak dan Gogorea di Kabupaten Buru Provinsi Maluku”.

Bimbingan Teknis Reviu Tender Pra-DIPA/Perda APBD kepada APIP se-Maluku

Ambon (2/2) - Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, antara lain melalui government spending atau belanja pemerintah. Belanja pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Pembangunan sektor riil di Indonesia (melalui proses trickle-down effect) diharapkan dapat diwujudkan melalui salah satu instrumennya yaitu belanja barang dan belanja modal. Penyerapan anggaran kedua jenis belanja ini dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa (PBJ).