Dalam kunjungan yang dipimpin Ketua BAKN DPR-RI Ahmad Muzani tersebut dilakukan pertemuan dengan empat Pemerintah Daerah yaitu Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Selatan. Dalam pertemuan tersebut Tim BAKN DPR-RI didampingi oleh Kepala Perwakilan BPK-RI Lampung dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Pertemuan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu hari Senin 30 Mei 2011 pertemuan dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Lampung yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said pada sesi pagi, dan dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dihadiri Walikota Bandar Lampung Herman H.N. pada siang hari. Sedangkan tahap kedua dilakukan pada hari Selasa 31 Mei 2011 dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang dihadiri oleh Wakil Bupati Tulang Bawang Agus Marto Hartono pada sesi pagi dan pada sesi siang dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang dihadiri Bupati Lampung Selatan Rycko Mendoza SZP.

Pada pertemuan tersebut dipaparkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK-RI yang telah dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah serta langkah-langkah perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Anggota BAKN DPR-RI memberikan masukan dan penekanan pada hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari para pimpinan daerah agar kelemahan-kelemahan pengelolaan keuangan daerah dapat diatasi dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta menghindarkan terjadinya kasus-kasus yang mengarah pada terjadinya KKN.

Pada umumnya, terjadinya temuan pemeriksaan BPK-RI tersebut disebabkan masih lemahnya Sistem Pengendalian Intern dan kurangnya kompetensi SDM. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung M. Bahdin, Ak., M.M. yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terkait hasil pemeriksaan BPK tersebut, menyatakan kesiapan BPKP untuk membantu Pemerintah Daerah dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Kegiatan yang dapat dan telah dilakukan BPKP dalam mendukung Pemerintah Daerah antara lain melalui sosialisasi dan bimbingan teknis peyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pendampingan penyusunan laporan keuangan, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan pengawasan. BAKN DPR-RI melalui Ketuanya Ahmad Muzani dan Wakil Ketua Yahya Secawirya menyatakan dukungannya atas peran BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah dan mendorong Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan dan bekerjasama dengan Perwakilan BPKP untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Dengan demikian diharapkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat semakin meningkat yang antara lain tercermin dari peningkatan opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari yang saat ini baru mencapai Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian. (Humas BPKP Lampung)



ARSIP BERITA