Kaper BPKP Lampung dan Bupati Lampung Barat Tandatangani MOU


Bertempat di Aula Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di Liwa, Rabu 27 April 2011 Bupati Lampung Barat Drs. Hi. Mukhlis Basri, M.M. dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung M. Bahdin, Ak, M.M menanda tangani Komitmen Rencana Aksi Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah. Komitmen tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, para Asisten, Inspektur dan para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan dari Perwakilan BPKP Provinsi Lampung turut hadir Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Rita Erfa, S.E. beserta tim asistensi.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung menegaskan komitmen BPKP untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah melalui kegiatan sosialisasi, asisitensi/bimbingan teknis dan pendampingan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah. Selanjutnya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung menyampaikan tentang Grand Design Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010, di mana terdapat indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah adalah meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan opini BPK atas LKPD. Selain itu, sasaran Reformasi Birokrasi adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Oleh karena itu, diharapkan komitmen rencana aksi tersebut dapat diimplementasikan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sehingga sasaran dan indikator keberhasilan reformasi birokrasi tersebut dapat tercapai. Demikian juga bagi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, komitmen rencana aksi tersebut akan lebih mendorong peran BPKP sebagai auditor intern pemerintah dan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, Bupati Lampung Barat Drs. Hi. Mukhlis Basri, M.M. menyampaikan ucapan terima kasih atas peran BPKP dalam memberikan bantuan dan pendampingan bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam penguatan tata kelola pemerintahan sesuai Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang ditandatangani pada tahun 2007 dan telah diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang terlaksana selama ini. Penanda tanganan Komitmen Rencana Aksi Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah ini merupakan kelanjutan dan penegasan MOU tersebut. Oleh karena itu, Bupati mengharapkan seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat untuk dapat mengimplementasikan rencana aksi tersebut sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan bersama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Dengan demikian harapan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan akuntabilitas, serta pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas LKPD Kabupaten Lampung Barat akan dapat terwujud melalui kerjasama dan sinergi semua pihak yang terkait.

Komitmen Rencana Aksi Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah tersebut meliputi Rencana Aksi Menuju Opini WTP atas Laporan Keuangan, Percepatan Penyelenggaraan SPIP, dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Naskah Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. (Humas BPKP Lampung)



ARSIP BERITA