Kunjungan Ketua KPK ke Kantor BPKP Lampung

Bandar Lampung – Senin (25/04) Bertempat di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Sumitro menerima kunjungan Komjen Pol. (Purn) Firli Bahuri, Ketua KPK beserta rombongan. Dalam kesempatan ini, Sumitro memberikan sambutan pengantar menjelaskan mengenai tugas dan fungsi BPKP Lampung juga tugas dalam kegiatan penanganan tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi Lampung bersama aparat penegak hukum. Selain itu, Sumitro juga memberikan informasi terkait capain kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam pemberantasan korupsi meliputi kegiatan pencegahan berupa kegiatan sosialisasi Masyarakat anti korupsi,dan FCP. Sedangkan untuk kegiatan penindakan korupsi yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung seperti Audit Investigasi, Audit PKKN, dan audit tujuan tertentu lainnya. Mengakhiri sambutannya, Sumitro menyampaikan sampai nilai penyelamatan keuangan negara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yaitu pada tahun 2020 sebesar 22M, 2021 sebesar 17Mdan 2022 sampai dengan bulan April 2022 sebesar 5M.

Firli Bahuri dalam sambutannya menjelaskan bahwa kedatangan KPK ke Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 6 yang memuat tugas KPK diantaranya pada butir b yaitu KPK melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Selanjutnya masih di pasal yang sama pada butir d KPK melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas amanat Undang-Undang tersebut KPK pada hari ini melakukan kunjungan dalam rangka koordinasi ke Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.

Selanjutnya Firli menyampaikan apresiasi setinggi-tinggiya kepada BPKP yang telah bersama-sama KPK dan LKPP membuat langkah-langkah pengadaan barang/jasa dalam untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 sejak kasus Covid-19 diumumkan pertama kali di Indonesia pada Tahun 2020. Aturan pengadaan barang/jasa dalam penanganan covid-19 tersebut menjadi acuan yang penting bagi seluruh pemangku kepentingan baik di pusat dan di daerah agar penanganan Covid-19 dapat berjalan baik dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan dapat terhindar dari risiko permasalahan hukum di kemudian hari baik dari risiko karena kemahalan harga dan risiko adanya prosedur lelang yang dipilih.

Sebagai Instansi yang menjalankan peran pengawasan, Firli menyampaikan BPKP harus mampu menjalankan peran yang pertama, Oversight, yaitu memastikan seluruh unit kerja APIP mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Yang kedua, Insight, mampu memberika jasa konsultasi dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pemerintahan. Yang ketiga, Foresight, yaitu mampu mengidentifikasi tren/perkembangan dan tantangan yang akan dihadapi di masa depan. Dalam kesempatan ini, Firli juga menyampaikan mengenai desain pemberantasan korupsi yang dirancang KPK yaitu Orkestrasi pemberantasan korupsi yakni melibatkan seluruh elemen bangsa dari hulu hingga hilir serta melibatkan kerjasama dari seluruh instansi yang berwenang dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Firli mengatakan, pemberantasan korupsi tidak hanya mengenai penindakan, tetapi juga pencegahan korupsi dan pendidikan anti korupsi.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya jawab usai, acara diakhiri dengan penukaran cinderamata dan foto bersama Ketua KPK dan Kepala Perwakilan BPKP Lampung. Sumitro juga memberikan cindera mata khusus berupa buku tulisan beliau yang berjudul Sharing tips dan trik mendidik anak jadi cerdas dan istimewa, dan yang lebih spesial lagi Pak Firly Bahuri langsung membuka buku dan meminta Sumitro memberi tanda tangan pada buku yang beliau terima.

 

Humas BPKP Lampung