Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa

Sukadana - Selasa (12/4) Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2022 pada Kabupaten Lampung Timur dilaksanakan di Gedung Pusiban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Sukadana, Kabupaten Lampung Timur pada hari Selasa tanggal 12 April 2022. Acara ini dihadiri oleh Camat dan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Lampung Timur baik secara daring maupun yang hadir secara tatap muka. Jumlah peserta workshop mencapai 149 orang secara tatap muka, sementara peserta yang mengikuti secara daring berjumlah 60 orang.

Acara dibuka langsung oleh Bupati Lampung Timur, Drs.H.M.Dawam Rahardjo Dalam sambutannya,  menyampaikan terima kasih kepada Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa, PKK, dan Kader Desa karena telah mengelola keuangan dengan baik. Beliau juga mengingatkan untuk berhati-hati dan terus meningkatkan kemampuan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa. Sehingga, diharapkan para Kepala Desa yang merupakan peserta acara ini mampu menggali segala ilmu pengetahuan dari berbagai narasumber yang siap membagi ilmu.

Narasumber workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa terdiri dari 4 (empat) sosok yang ahli di bidang tersebut, yaitu :

-          Ela Siti Nuryamah, Anggota Komisi XI DPR RI;

-          Edi Mulia, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD);

-          Mohammad Dodi Fachrudin, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Ditjen Perbendaharaan, Kementarian Keuangan RI;

-          Shandra, Analis Kebijakan pada Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Kementeri Dalam Negeri (melalui zoom meeting).

Turut hadir Asisten, Inspektur dan Kepala OPD Kabupaten Lampung Timur terait, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang memfasilitasi terselenggaranya kegiatan tersebut.

Diskusi panel yang dilaksanakan dalam acara tersebut dimoderatori oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Yudi Irawan. Materi pertama disampaikan oleh Shandra, Analis Kebijakan pada Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri RI tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Masa Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Desa.

Shandra menyampaikan terkait :

a.       Dasar Hukum dan Regulasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa;

b.       Tujuan Pembangunan Desa dan Kewenangan Desa;

c.       Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa : RPJM Desa dan RKP Desa;

d.       Azas Pengelolaan Keuangan Desa;

e.       Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa;

f.        APB Desa;

g.       Sumber Pendapatan Desa;

h.       Kewenangan antar Kementerian (Pengelolaan Dana Desa) : Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Kemendes, PDT, dan Transmigrasi;

i.         Penetapan APB Desa dan Perubahannya;

j.         Area Risiko dan Permasalahan; dan

k.       Langkah Strategis Penguatan Pengelolaan keuangan Desa.

Sementara, Edi Mulia, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) menyampaikan BPKP berperan sebagai Pengawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Desa.

Dalam kesempatan ini, Edi menyampaikan tentang :

a.       Latar Belakang;

b.       Refleksi Hasil Pengawasan Intern Desa 2021;

c.       Implementasi Aplikasi Siskeudes dan Siswaskeudes;

d.       Peningkatan Peran APIP dalam Pengawasan Desa;

e.       Prioritas Dana Desa dan Pengawasan Intern Desa 2022 (Perencanaan Pembangunan Desa, Akuntabilitas Keuangan Desa, dan Akuntabilitas Aset Desa 2022);

f.        Strategi Pengawalan Akuntabilitas Keuangan Desa.

Berdasarkan Refleksi Pengawasan Desa Tahun 2021 dari penugasan yang telah dilaksanakan oleh BPKP, terdapat 2.525 permasalahan yang terdiri dari 10 jenis permasalahan yang berhasil diidentifikasi. membantu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut agar dapat mewujudkan #bpkphadirbermanfaat.

Dalam kesempatannya, Ela Siti Nuryamah, Anggota Komisi XI DPR RI menyampaikan tidak mengharapkan adanya permasalah apalagi sampai dibawa ke ranah hukum. Sehingga, diharapkan sinergi koordinasi berjalan dengan baik oleh berbagai pihak. Mulai dari anggaran yang ditetapkan oleh PAGU sampai realisasai haru berjalan sebagaimana mestinya.

Kolaborasi dalam Pengelolaan Keuangan sangat dibutuhkan. BPKP diharapkan untuk dapat melakukan pendampingan agar sebelum pemeriksaan oleh BPK sudah dapat memitigasi risiko temuan yang mungkin akan dihadapi.

Inspektorat Kabupaten Lampung Timur membuka diri untuk menjadi tempat diskusi dan pencarian solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Keuangan. Sehingga, tidak hanya BPKP yang akan mengawal Akuntabilitas Pengelolan Desa, tetapi pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga siap berkolaborasi.

 

@Humas BPKP Lampung