Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

Acara ini diselenggarakan dengan bertujuan untuk memberikan Transfer Knowledge kepada Inspektorat se-Wilayah Provinsi Lampung terkait Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP, sehingga Inspektorat se-Wilayah Provinsi Lampung mampu melakukan Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP. Dengan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP diharapkan adanya Perubahan sikap dan perilaku APIP dalam melakukan peran dan layanan secara efektif dan efisien sehingga APIP dapat:

1)      memberikan peringatan dini kepada Stakeholder;

2)      meyakinkan stakeholder bahwa pengawasan yang dilakukan telah memadai;

3)      memberikan rekomendasi yang dapat memelihara dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Karakteristik Level Kapabilitas APIP terbagi dalam 5 Level yaitu:

a)      Level 1 (Initial);

b)      Level 2 (Structured);

c)      Level 3 (Delivered);

d)      Level 4 (Institutionalized),

e)      Level 5 (Optimized).

Capaian Level 3 Kapabilitas APIP se-Wilayah Provinsi Lampung sampai dengan Januari 2022 sebanyak 13 APIP (81,25%) dari 16 APIP yang berada di wilayah Provinsi Lampung.

Pencapaian Level 3 Kapabilitas APIP merupakan tonggak awal dalam memperbaiki peran dan layanan sehingga APIP tidak hanya complient audit tapi juga melakukan jasa konsultansi dan performance audit (Audit Kinerja) terhadap program prioritas pemerintah daerah.

Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dilakukan Periodik minimal setahun sekali pada Triwulan I dan Triwulan II (paling lambat Juni tahun berjalan) dengan evaluasi dan penetapan atas hasil penilaian mandiri Kapabilitas APIP dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus tahun berjalan.

Acara yang dikoordinir oleh Bidang P3A ini, dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Bapak Sumitro. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Provinsi Lampung menyampaikan bahwa inspektorat adalah mata dan telinga Kepala Daerah. Sehingga, jangan sungkan untuk memberi masukan kepada Kepala Daerah melalui sebuah telaah.

Telaah staf ini disampaikan kepada kepala daerah dan jika diperlukan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah. Di dalamnya dapat disebutkan bahwa A, B, C dan D tidak sesuai dengan aturan A, B, C dan D.

Semakin tinggi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK), maka artinya semakin tinggi juga mitigasi risiko yang telah diterapkan. Semua harus dilakukan berbasis risiko, karena jika tidak, maka kita tidak bisa membedakan antara mana risiko yang rendah, sedang dan tinggi.

Yang menjadi prioritas adalah risiko tinggi. Harapannya jika risiko tinggi diintervensi terlebih dulu, maka bias berubah menjadi risiko sedang, sementara risiko sedang berubah menjadi risiko rendah dan resiko rendah bias menghilang (tidak ada risiko lagi).

Sekecil apa pun risiko harus dimitigasi agar tidak menghambat pencapaian tujuan serta visi dan misi Kepala Daerah. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini.

 

#bpkphadibermanfaaat