Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Agustina Arumsari mewakili Kepala BPKP menjelaskan bahwa kendala pembangunan daerah sudah ada sejak perencanaan, salah satunya karena program dan indikator kinerjanya belum nyambung, serta ego sektoral.  Masalah lainnya adalah pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang belum fokus pada program prioritas daerah.

”Oleh karena itu, dibutuhkan orkestrasi pengawasan intern untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, utamanya melaui sinergi pengawasan program pengembangan potensi daerah, untuk Provinsi Lampungadalah sektor pertanian”, hal itu disampaikan saat membuka rakor bertempat di Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Rabu (7/4).

Posisi Lampungyang relatif dekat dari Jakarta, merupakan keuntungan tersendiri sehingga memberikan keunggulan kompetitif yang menyebabkan produk pertanian dari Lampungmemiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan biaya logistik yang relatifmurah.

Wakil Gubernur Lampung, Ibu Chusnunia PhD mengungkapkan ada empat program prioritas yang menjadi unggulan di Provinsi Lampung, diantaranya program kartu petani berjaya, program smart village, destinasi wisata terintegrasi Bakauheni, smart school, dan kartu pendidik berjaya. Dirinya telah melibatkan BPKP Lampung untuk mengawal tata kelolanya.

”Saya telah meminta bantuan KaperBPKP Lampung, Sumitrountuk mengawal ke empat Program Strategis tersebut sejak tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan dengan bersinergi bersama Inspektorat Provinsi Lampung dan Inspektorat Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Lampungyang didukung penuh seluruh Bupati dan Walikota se Provinsi Lampung”, imbuhnya.

Dirinya berpesan kepada Bupati/Walikota agar terus meningkatkan Kerjasama dengan BPKP maupun APIP dalam sinergi pengawasan terhadap berbagai Program Strategis di daerah serta menguatkan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. 

”Penyelenggaraan rakorwas keuangan dan pembangunan daerah ini merupakan bentuk nyata keseriusan kami bersama seluruh kepala daerah dibantu oleh BPKP, untuk mengelola program strategis daerah agar Lampungberjaya”, pungkasnya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Sumitro menyambut baik kerjasama yang selama ini telah terjalin dengan seluruh pemda di Lampung karena sesuai dengan arahan Kepala BPKP, yaitu BPKP selalu hadir danlebihbermanfaat.

”Pada Tahun 2021, Perwakilan BPKP Lampung telah menetapkan dua tema pengawasan untuk mendukung pembangunan di Lampung, yaitu evaluasi program kartu petani berjaya dan pengawasan atas pelaksanaan program kawasan wisata terintegrasi Bakauheni ” ungkapnya.

Diketahui, Rakorwasin Keubang di Lampung juga menghadirkan Inspektur  KPK Bapak Subroto dan Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kemendagri, Bapak Elfin Ilyas. Sinergi dibangun agar memberikan manfaat lebih besar untuk pembangunan Provinsi Lampungguna mencapai Lampung Berjaya.

@Humas Lampung