BPKP Lampung Vicon Meeting Dengan PPK Penanganan COVID-19 Se-Prov. Lampung

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Kisyadi terlebih dahulu secara ringkas memaparkan SE Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan PBJ dalam rangka Penanganan Covid-19 dan juga menyarankan agar para PPK tidak perlu mengambil referensi lain karena kondisi yang dihadapi adalah dalam keadaan serba darurat. Untuk lebih meyakinkan PPK, Kisyadi menyatakan bahwa SE Nomor 3 Tahun 2020 telah melalui pembahasan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk unsur APH (Kejaksaan, Kepolisian, dan  KPK). KPK telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan PBJ Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19 terkait dengan Pencegahan TPK yang antara lain mensyaratkan agar PBJ dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk aturan yang secara khusus yang dikeluarkan oleh LKPP tentang pelaksanaan PBJ dalam rangka penanganan Covid 19, mendorong keterlibatan APIP dan BPKP dalam melakukan pengawalan dan pendampingan terkait proses pelaksanaan PBJ, prinsip pelaksanaan PBJ dalam kondisi darurat, dan dalam seluruh tahapan PBJ agar menghindari perbuatan perbuatan yang dikategorikan TPK. Dukungan ini akan memberikan keyakinan kepada PPK dalam melaksanakan PBJ. Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan PBJ se-Provinsi Lampung, Perwakilan BPKP juga menugaskan Tim Teknis untuk mendampingi Pemda dalam rangka mendukung akuntabilitas mulai kegiatan refocussing, relokasi,  PBJ, sampai dengan penanganan dampak darurat Covid-19. Hasil pendampingan Tim Teknis ini kemudian dikonsolidasikan oleh BPKP Pusat dan dilaporkan oleh Kepala BPKP kepada Presiden setiap minggu sebagai salah satu sarana untuk memberikan keyakinan bagi Pemerintah bahwa penanganan darurat Covid 19 telah dilaksanakan secara akuntabel dan dalam memberikan saran dalam rangka pembenahan penanganan.
Lebih lanjut Kisyadi memaparkan bahwa dalam rangka pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat Covid-19, tidak memerlukan Kelompok Kerja PBJ, melainkan langsung ditangani oleh PPK, dan tidak perlu melalui tahapan tahapan pengadaan dalam kondisi normal seperti pembuatan dan penetapan HPS dan pengujian harga. Apa yang harus dipahami?, cukup focus pemahaman terhadap SE Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 yang membagi dua metode pengadaan, yaitu melalui penyedia dan swa kelola. Penyedia terdiri dari penyedia barang dan penyedia konstruksi/penyedia jasa konsultansi. Penyedia barang adalah penyedia yang mampu menyediakan barang sesuai kebutuhan yang dilakukan melalui tahapan penunjukan penyedia, pemesanan barang, meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga, dan melakukan pembayaran sesuai barang yang diterima bisa dengan uang muka, bisa dengan termin, atau bisa dibayarkan  sekaligus. Sedangkan penyedia konstruksi/penyedia jasa konsultansi adalah penyedia yang  pernah menyediakan jasa konstrusi sejenis di Instansi Pemerintah atau penyedia dalam terdaftar dalam e-catalog, PPK menerbitkan SPPBJ yang bentuknya sama kontrak biasa dan penerbitannya bersamaan SPMK karena sifatnya mendesak dan tidak perlu dilakukan negosiasi, meminta bukti kewajaran harga dari penyedia yang bentuknya semua diserahkan kepada penyedia dan bersifat auditable, penandatanganan kontrak berdasarkan Perhitungan Bersama dan BA Serah Terima Pekerjaan, serta melakukan pembayaran  bisa dengan uang muka atau setelah pekerjaan selesai sebagian atau seluruhnya. Jenis kontrak dalam pekerjaan konstruksi yang diutamakan adalah  kontrak harga satuan.  Dalam hal ditemukan adanya kewajiban penyetoran dalam audit, hal ini bukan merupakan tanggungjawab PPK melainkan tanggungjawab dari Penyedia.
Selanjutnya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung mempersilahkan PPK dan Inspektorat untuk mengajukan pertanyaan. Dalam kegiatan ini, terdapat 11 penanya dari PPK maupun Inspektorat  Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung. Adapun pertanyaan yang paling mengemuka adalah hal yang terkait dengan pengenaan pajak dan barang kena pajak, metode pembayaran, tidak tersedianya penyedia yang pernah menyediakan barang/jasa kepada Instansi Pemerintah dan tidak masuk dalam e-catalog, OPD yang tidak memiliki PPK yang memenuhi syarat, kapan pemeriksaan kewajaran harga dilakukan, kebijakan relaksasi perpajakan dan kewajiban pajak penyedia perorangan, input OMSPAN, tata cara pengadaan PBJ reguler dari DAK Fisik yang dialihkan pengadaan darurat Covid-19  yang berasal dari pengalihan DAK Fisik,  tata cara audit kewajaran harga, apakah diperbolehkan mengalokasikan honorarium kepada gugus tugas beserta besaran tarifnya, besaran bantuan operasional kepada instansi lain, pekerjaan perencanaan dan konsultansi secara swakelola sedangkan fisik oleh penyedia, serta penetapan definisi dan besaran insentif dokter, tenaga kesehatan, dan paramedis.
Seluruh pertanyaan peserta vicon dapat dijawab secara lugas dan tuntas oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, sehingga dengan jawaban dan terselenggara acara ini diharapkan tidak ada lagi keraguan PPK dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang pada akhirnya diharapkan dapat mempercepat penanganan Covid 19 di wilayah Provinsi Lampung.