Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan

Bandar Lampung (28/10) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Kisyadi mengambil sumpah dan melantik Pejabat Auditor Madya selaku koordinator pengawasan bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah di lingkungan Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.

Pejabat Auditor Madya yang dilantik adalah Eko Suwahyo Selaku Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD). Pelantikan dilaksanakan di Ruang Aula  Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, dan dihadiri oleh para Pejabat Struktural, para Koordinator Pengawasan, para Pejabat Fungsional Auditor Rohaniwan, beserta Dharma Wanita Persatuan di Lingkungan BPKP Provinsi Lampung.

Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV Tahun 2019

Berikut merupakan Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2019 beserta laporan realisasi kinerjanya.

WORKSHOP HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISKEUDES V.2.0

WORKSHOP HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISKEUDES V.2.0 DALAM TATAKELOLA KEUANGAN DESA DENGAN APLIKASI SISKEUDES DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

Hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melaksanakan Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Siskeudes versi 2.0 dalam Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes di Kabupaten Lampung Timur. Kegiatan dilaksanakan di Islamic Center Kabupaten Lampung Timur yang dihadiri oleh Asisten III Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur mewakili Bupati, Wan Ruslan Abdul Gani, pejabat struktural dan staf OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Camat dan Kepala Desa.
Narasumber kegiatan ini adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung yang diwakili Kepala Subauditorat Lampung II, Nugroho Heru Wibowo; Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Lampung yang diwakili Kanit 4 Subdit 3 Tipikor Polda Lampung, Kompol Deni Saputra, dan Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tatakelola Pemerintahan Desa BPKP Pusat, Iskandar Novianto yang didampingi oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Kisyadi.

Sosialisasi Simda Perencanaan dan Simda SAKIP Bagi Pemda Se-Provinsi Lampung

“SPIP dan APIP sebagai Pilar Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah”

Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Drs.Gatot Darmasto, Ak, MBA, CRMA, CA, CFrA, QIA sebagai tema utama pelaksanaan Sosialisasi Simda Perencanaan dan Simda SAKIP bagi Pemda Se-Provinsi Lampung. Kegiatan sosialisasi diselenggarakan pada tanggal 9 sd 10 Agustus 2019, yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Lampung Ir. Arinal Junaidi di Graha Keratun Kantor Gubernur Lampung dan dilanjutkan dengan workshop di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Kegiatan melibatkan seluruh pejabat teknis terkait dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan di Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dengan peserta sebanyak 135 orang. Adapun materi sosialisasi berupa tayangan video SAKIP Yang Terintegrasi, Gambaran Umum Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia, dan Workshop Simda Perencanaan dan Simda SAKIP.

Siskeudes BPKP, sangat membantu tata kelola keuangan dana desa.

Pesan tersebut disampaikan oleh H.Mukhamad Misbakhun,S.E.M.H.Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golongan Karya dalam Pertemuan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2019 di Provinsi Lampung, yang diselenggarakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI)  Bandar Lampung pada hari senin 29 Juli 2019, yang dihadiri Pimpinan dan Staf Pemerintah Provinsi Lampung, Perwakilan BI Provinsi Lampung, Perwakilan dari Kantor Wilayah Perbendaharan-Pajak-Bea Cukai- KPKNL, BPK, BPKP, dan BPS.  Kunjungan kerja ini dipimpin oleh wakil Ketua Komisi XI, Ir. H Marwan Cik Asan dengan 4 orang anggota Komisi XI DPR RI.Lebih lanjut Misbhakun menyatakan Siskeudes BPKP tersebut telah memberikan kemudahan bagi aparat desa yang mempunyai kemampuan terbatas untuk membuat perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan dana desa. Dalam pertemuan tersebut, seluruh instansi yang diundang memaparkan jawaban pertanyaan dari Komisi XI DPR RI yang telah disampaikan sebelum acara dimulai, didahului dengan pemaparan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Kepala Perwakilan masing-masing dari BI, BPS, Kementerian Keuangan, BPKP, dan BPK.