Rakorwasin BPKP Kaltim, Kawal Keselarasan Pembangunan Daerah

SAMARINDA (31/3) - Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakorwasin) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Gedung Lamin Etam Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Rapat koordinasi pengawasan intern dibuka oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dihadiri oleh Kepala BPKP yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukan PMK Iwan Taufiq Purwanto, Pimpinan KPK Nurul Gufhron, dan Inspektur II Kementerian Dalam Negeri Ucok Abdul Rauf Damenta, serta menghadirkan narasumber yaitu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, Inspektur II Kementerian Dalam Negeri Ucok Abdul Rauf Damenta, Pimpinan KPK Nurul Gufhron serta Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Timur Supriyadi.

Pemilihan kepala daerah secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu telah menghasilkan pasangan kepala dan wakil kepala daerah baru maupun petahana pada 9 dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Periode pemerintahan kepala daerah baru akan diiringi dengan visi-misi dan program pembangunan yang juga baru. Untuk memastikan bahwa visi-misi kepala daerah tersebut dapat diterjemahkan menjadi program maupun kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat, diperlukan pengawalan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) melalui penilaian atas keselarasan antara visi-misi kepala daerah dengan operasionalisasinya dan memastikan perencanaan serta penganggaran program pembangunan tersebut memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufiq, “Rapat Koordinasi menyasar peningkatan kualitas pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan di daerah.”

Mengusung tema “Meningkatkan Peran Pengawasan Intern Dalam Mengawal Keselarasan Visi-MIsi Kepala Daerah dengan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur”, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi media untuk menjembatani keinginan kepala daerah baru untuk mewujudkan visi-misinya menjadi program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, serta peran APIP untuk menjamin keselarasan, akuntabilitas dan tata kelola pelaksanaannya, sehingga perencanaan pengawasan yang akan dilaksanakan APIP dapat secara efektif mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Tak lupa, dalam rangka pembangunan ibu kota negara (IKN), BPKP bersama pihak terkait juga akan mengawal rencana pembangunan infrastruktur dan konektivitas IKN.

 

(Kominfo BPKP Kaltim)