Mindset ASN Harus Berubah Pencanangan Pembangunan ZI Menuju WBK & WBBM Kanwil Kemenkum HAM Kaltim

Samarinda (02/2) - Sebagai bentuk komitmen menuju terbentuknya satuan kerja dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan Penandatangan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. Bertempat di Ballroom Hotel Harris Samarinda, kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Supriyadi.

Dalam laporannya sekaligus pembuka rangkaian kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Timur, Sofyan menyampaian Deklarasi Janji Kinerja dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM merupakan salah satu cara menata kembali Birokrasi Pemerintahan yang berorientasi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, memotong jalur birokrasi yang selama ini berbelit-belit dan memanjakan masyarakat (pemohon) dengan berbagai fasilitas penunjang dimana harapannya adalah agar masyarakat merasa dimudahkan dalam prosesnya dan cepat terlayani dengan baik serta sebagai wujud dari komitmen Kemenkumham RI menjadikan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Penandatanganan pertama Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas  sebagai kegiatan utama, dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Timur, Sofyan didampingi oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Supriyadi beserta Kepala Pimpinan Vertikal dari Ombudsman Kalimantan Timur Kusharyanto, Kajati Kaltim Deden Riki Hayatul, Perwakilan dari Kapolda Kaltim & Pemda Kaltim sebagai penandatangan saksi. Penandatangan kemudian diikuti oleh seluruh Kepala Divisi dan beberapa perwakilan Kepala UPT.

Pemberian kata sambutan dalam kegiatan ini diwakili oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Timur, Kusharyanto. Beliau menyampaikan pencanangan ini bukan sekedar seremonial belaka. Yang hanya berhenti setelah penandatangan dan tidak ada follow up. “Menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan serta komitmen Kanwil Kemenkum HAM Kaltim dalam upaya melahirkan unit kerja dengan predikat WBK dan WBBM. Definisi WBK dan WBBM bagaimana seharusnya prosesi kegiatan pencanangan zona integritas dilaksanakan sehingga kegiatan tersebut mendapatkan nilai yang baik dalam pelaporannya”, sambungnya.

Kegiatan ditutup oleh foto bersama seluruh Pimpinan Vertikal yang hadir, di sela-sela acara Supriyadi menyampaikan janji kinerja yang dicanangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM secara garis besar bertujuan untuk wujud tata nilai budaya kerja kementerian hukum dan ham yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan Dan Inovatif (PASTI) dan meningkatkan integritas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sejalan dengan nilai luhur BPKP yaitu PIONIR (Profesional, Integritas, Orientasi pada Pengguna, Nurani dan Akal Sehat, Independen, dan Responsibel). Semoga sinergi yang tebangun semakin menguatkan perwujudan good governance.

Tim Kominfo BPKP Kaltim