Kunjungan Kerja Deputi BPJS ke BPKP Kaltim

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak berdiri lima tahun tahun tak lekang dari berbagai isu. Salah satu isu yang mengemuka adalah terkait defisit keuangan. Seiring hal tersebut, pada akhir tahun 2018, Kementerian Keuangan meminta BPKP untuk melakukan audit Dana Jaminan Sosial  (DJS) Kesehatan 2018. BPKP yang memiliki sumber daya auditor yang tersebar di seluruh Indonesia di kerahkan untuk melakukan audit dalam rangka mengetahui berapa alokasi yang harus disediakan oleh Pemerintah atas klaim layanan kesehatan.

Perwakilan BPKP Kaltim sendiri telah melakukan audit mulai pertengahan Desember 2018 dengan melibatkan hampir separuh tenaga auditor.  Sehubungan dengan hasil audit tujuan tertentu DJS Kesehatan 2018 ini, pada Selasa (15/1/2019) lalu, Perwakilan BPKP Kaltim menerima kunjungan kerja Deputi Direksi BPJS Wilayah Kaltimseltengtara Benjamin Saut PS dan tim yang diterima langsung Kepala Perwakilan Adil Hamonangan didampingi Korwas Bidang IPP Widhi Sutikno beserta tim audit.

Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk menindaklanjuti hasil audit dalam upaya peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesejahteraan Nasional (JKN) di wilayah Kalimantan Timur dan perbaikan sistem klaim.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur melakukan audit ini pada BPJS Cabang Balikpapan dengan uji petik di 7 rumah sakit dan BPJS Cabang Samarinda dengan uji petik di 8 rumah sakit. (Humas BPKP Kaltim/irma).