Pemprov Kaltim Kerjasama dengan BPKP Selenggarakan Workshop Penerapan GCG

Demikian sambutan Gubernur Kalimantan Timur H. Isran Noor yang dibacakan oleh Asisten Ekonomi dan Administrasi Provinsi Kalimantan Timur, Ikhwansyah pada acara Workshop Penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang diikuti oleh Para Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), milik Pemerintah Provinsi, serta Pejabat Bagian Perekonomian Kota dan Kabupaten Wilayah Provinsi Kalimantan Timur di Balikpapan pada tanggal 8 November 2018.

Workshop ini diselenggarakan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja BUMD, mengingat pentingnya peran dan fungsi BUMD untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta diharapkan dapat memberikan kontribusi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Sambutan juga disampaikan oleh Adil Hamonangan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur yang memaparkan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Timur, dari 31 BUMD yang ada di Wilayah Kalimantan Timur, baru 13 BUMD yang dilakukan evaluasi kinerjanyanya, itupun 9 BUMD merupakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang sudah rutin setiap tahun dilakukan evaluasi kerjanya. Permasalan yang dihadapi pada umumnya adalah masih lemahnya tata kelola yang berdampak pada kinerja keuangan.

Selain itu Adil Hamonangan menginformasikan bahwa saat ini Perwakilan BPKP sedang melakukan bimbingan teknis kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyusun Pedoman Penerapan GCG Bagi BUMD dan Pedoman Penilaian Kinerja BUMD yang akan Ditetapkan sebagai Peraturan Gubernur dan wajib dilaksanakan oleh BUMD milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, diharapkan semua Pemerintah Kota dan Kabupaten juga menetapkan pedoman tersebut.

Bonny Anang Dwijanto Kepala BPKP Deputi Akuntan Negara dalam sambutannya menjelaskan dasar hukum penerapan GCG, pengertian GCG maupun tujuan GCG yaitu; untuk mencapai tujuan BUMD, mengoptimalkan nilai BUMD, mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, elisien, dan efektif, mendorong pengambilan keputusan berdasarkan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan serta meningkatkan iklim usaha yang kondusif.

Bonny Anang Dwijanto juga menekankan keharusan penerapan GCG bagi BUMD karena denganmenerapkan GCG diharapkan akan meningkatkan kinerja BUMD. Selain itu untuk meningkatkan dan penyempurnaan pelaksanaan GCG ini diperlukan; Peningkatan pemahaman GCG oleh Direksi, Badan  Pengawas maupun Kepala Daerah sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM), adanya pengaturan GCG oleh Pemerintah Daerah dan dilakukan evaluasi berkelanjutan penerapan GCG.

Dalam penutupannya Kepala Biro Perekonomian Nazrin, mengharapkan bahwa tahun 2019 nanti semua BUMD milik Provinsi Kalimantan Timur sudah menerapkan GCG dan dapat melakukan self assessment kinerja. Tentu saja apabila dibutuhkan bimbingan teknis dapat bekerja sama dengan BPKP.

(Humas BPKP Kaltim – Lutfi, Mujono)