BANJARMASIN – Seluruh pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) harus menerapkan manajemen risiko. Hal ini penting untuk mencapai tujuan pemerintah daerah.

Hal itu dinyatakan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap ke seluruh pejabat Eselon II di Lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di Niraz Syariah Guest House, Banjarmasin, Kamis (4/8/2022).

Ditegaskan oleh Rudy, elemen utama dalam manajemen risiko adalah pentingnya memahami tujuan organisasi dan capaian kinerja yang harus terpenuhi.

“Pasti akan ada beberapa rintangan yang dapat menghambat dalam proses pencapaian tujuan, karena itu dibutuhkan strategi-strategi mitigasi risikoyang tepat untuk menghadapinya,” imbuhnya.

Rudy juga menyampaikan,manajemen risiko strategis menekankan bahwa semakin tinggi level kita, maka kecenderungan untuk mengambil risiko atau taking risk semakin besar.

Katanya, manajemen risiko terintegrasi akan membantu mengelola organisasi secara terintegrasi dan partisipatif. Semua diperankan dengan baik, mulai dari governing body, yakni Kepala Daerah, Sekda, Forkopimda, dan lainnya. Lalu, manajemen mulai dari lini pertama dan kedua, serta internal audit sebagai lini ketiga.

Ungkapnya, manajemen risiko di pemerintahan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Karena itu, terdapat 3 komponen besar dalam penyelenggaraan SPIP, yakni penetapan tujuan untuk menilai kualitas perencanaan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan SPIP.

Untuk mencapai visi dan misinya, pemerintah daerah juga harus mengembangkan rangkaian pengendalian, di antaranya pengendalian atas kinerja kunci, seperti SPIP, LKPD, ZI, MCP, dan kapabilitas APIP serta pengendalian atas risiko.

Ditegaskan oleh Rudy, setiap pemerintah daerah jangan hanya mengembangkan pengendalian negatif dan terlena dengan KPI yang formalitas. Mereka perlu mengembangkan pengendalian positif dan interaktif, seperti dialog dengan bawahan, ngopi bareng, dan sebagainya.

Semua pengendalian tersebut harus dikombinasikan untuk dapat mencapai tujuan bersama. “Kolaborasi akan menciptakan budaya risiko. Di era digital ini, kepala OPD juga jangan malu diskusi dan reverse mentoring dengan bawahan,” pungkas Rudy.

Ditambahkannya, pengendalian terdiri dari pengendalian rem dan gas. Gas itu ditunjukkan dengan pengendalian yang bentuknya mencari idedan memecahkan masalah,yang biasa disebut energi positif.

Rem ditunjukkan dengan pengendalian yang bentuknya mengaturatau membatasi,yang biasa disebut energi negatif. Semua ini diarahkan untuk pencapaian tujuan strategis organisasi.

(Kominfo BPKP Kalsel)