BPKP BERKOMITMEN MELAKUKAN PENGAWASAN ATAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MINYAK GORENG CURAH RAKYAT

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M Harahap, menekankan peran BPKP dalam Pengawasan atas implementasi Kebijakan Minyak Goreng Curah Rakyat. “Pengawasan terhadap Industri Kelapa Sawit perlu dilakukan disetiap lini proses, dimulai dari pembentukan Gugus Tugas Daerah, Pendataan dan Supply Chain”, ujar Rudy.

BPKP berkomitmen untuk terus mendukung penyelesaian isu strategis nasional melalui program pengawasan yang komprehensif. Lebih lanjut, Rudy menambahkan bahwa “Terdapat lima fokus pengawasan kebun sawit yang berkelanjutan yaitu Keakuratan Data, Tepat Sasaran, Tepat Harga, Kapasitas Produksi sesuai dan Supply Chain terjaga.”

Komitmen ini ditegaskan Rudy terkait arahan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam Rakor Progress Kebijakan Minyak Goreng Curah Rakyat tanggal 7 Juni 2022, dimana Menteri Pertanian mengeluarkan Surat Edaran kepada Kepala Daerah untuk melakukan beberapa Langkah strategis, diantaranya melakukan pengawalan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) pekebun, dan mendorong percepatan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dalam rangka pencapaian harga TBS produksi pekebun di atas Rp3.000/kg.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, mengadakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi PBS/PBN (Perusahaan Besar Swasta/Nasional) pada 28 Juni 2022.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam acara tersebut, termasuk stakeholder terkait yaitu Gabkindo, Apkindo, Perwakilan Dirjen Perkebunan, dan Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan. Rapat ini dibuat dengan maksud untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi diantara stakeholder Kelapa Sawit baik yang ada di daerah maupun pusat.

Selain itu, Dinas Pertanian dan Perkebunan juga mendorong terwujudnya kemitraan antara Pabrik Kelapa Sawit dengan Pekebun Sawit mandiri/swadaya, sehingga harga jual TBS dapat terjamin sesuai dengan standar harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS Provinsi.

(Kominfo BPKP Kalsel)