Sambangi Kalan BPK Kalbar, Kaper BPKP Prov Kalbar Eratkan Sinergitas Pengawasan

Pontianak (12/1) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat sambangi Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Barat. Kunjungan tersebut bertujuan mengeratkan silahturahmi dan memperkokoh sinergi antara BPK dan BPKP dalam rangka mengawal akuntabilitas keuangan di Kalimantan Barat.

"Sebagai lembaga pemeriksa, BPK memang sudah seharusnya dapat mewujudkan dan memperkuat sinergi dengan BPKP selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, atau yang sering kita sebut APIP, " demikian disampaikan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat Rachmadi saat kunjungan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran ke ruang kerjanya pada Rabu, 12 Januari 2022.

Sinergi yang dimaksud Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Kalimantan Barat tersebut ditujukan untuk mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Barat. Dimana dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan rekomendasi terkait tata kelola keuangan dari pemda tersebut menjadi lebih baik.

Merespon hal tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Ayi Riyanto yang didampingi oleh Kepala Bagian Umum Puji Basuki, Korwas Bidang Investigasi Hisyam Wahyudi dan Korwas Bidang P3A B. Fredy Joko Susilo mengatakan kesiapannya untuk terus mengawal akuntabilitas tata kelola keuangan di jajaran pemerintah daerah di Kalimantan Barat.

"Pengawalan yang kami lakukan kami wujudkan melalui perbaikan terhadap implementasi tata kelola keuangan sehingga akuntabilitas pemerintah daerah dapat terjaga dengan baik, terutama untuk pemda-pemda yang belum mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya. Selaku lembaga pemeriksa, BPK memberikan rekomendasi, nah untuk merealisasikan rekomendasi tersebut, langkah Pemda mendapat pengawalan dari BPKP, " tambah Kaper.

Dengan pertemuan silahturahmi antara auditor eksternal dan internal ini, diharapkan sinergi yang telah terbangun dapat diteruskan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas tata kelola keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Barat.

Kominfo BPKP Kalbar/FW