Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Akuntabilitas Dana Desa

Ditulis oleh : Sukarno W. Sumarto

Dalam sebuah acara Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 di Semarang, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan kepada Kepala Desa yang hadir, untuk dapat mengoptimalkan dana desa, melalui pembelanjaan yang memiliki multiplier effect tinggi, diantaranya berupa program padat karya. Lebih lanjut disampaikan, agar dana desa dapat berfungsi optimal, harus digunakan secara tepat sasaran, guna membangun desa, sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, yang menginginkan agar penyaluran Dana Desa benar-benar efektif dan berdampak signifikan pada desa terutama dalam percepatan ekonomi produktif, menggerakkan industri di pedesaan, serta mengurangi kemiskinan desa.

Sebagai pedoman bagi para Kepala Desa, Menteri Keuangan telah menerbitkan Buku Pintar Dana Desa dengan tema“Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan”. Buku ini dimaksudkan, agar dapat menjadi pegangan dan pedoman bagi berbagai stakeholder, baik dari kalangan Kepala Desa dan perangkatnya, eksekutif di Pusat dan Daerah, anggota Legislatif maupun masyarakat, disamping untuk mengetahui implementasi regulasi Dana Desa secara consize namun komprehensif. Berbagai hal yang terangkum dalam Buku Saku tersebut, diantaranya Konsep Dasar Dana Desa; Perencanaan, Penganggaran, dan Pokok-pokok Kebijakan Dana Desa dalam APBN; Penggunaan Dana Desa; Pengelolaan Dana Desa di Desa; Pengadaan Barang dan Jasa di Desa; Program Padat Karya dan Cash For Work; Pemantauan dan Pengawasan Dana Desa; dan Badan Usaha Milik Desa.

Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2018, Pemerintah Pusat telah menganggarkan sebesar Rp60 triliun, realisasi dana desa yang telah dikucurkan mencapai Rp59,86 triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, Dana Desa meningkat menjadi sebesar Rp70 triliun, dengan realisasi dana desa yang telah dikucurkan hingga Agustus 2019 mencapai Rp42,2 triliun atau 60,29%, dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp72 triliun.Dana desa tersebut ditransfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa.Itupun belum termasuk dana-dana lainnya yang mengalir ke desa baik berupa alokasi dana desa, bantuan keuangan, dana bagi hasil ataupun bantuan lainnya (hibah) untuk pembangunan perdesaan. Apabila dilihat dari rata-rata dana desa yang diterima per desa selama tiga tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan.Tahun 2018 setiap desa mendapatkan rata-rata alokasi dana desa sebesar Rp800,4juta, tahun 2019 sebesar Rp933,9 juta, dan tahun 2020 sebesar Rp960,6 juta.

Dana Desa yang dialokasikan tahun 2020 sebesar Rp72 triliundiperuntukkan bagi 74.953 desa dan akan disalurkan oleh 169 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Hingga 29 Januari 2020 KPPN telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp97.735.184.900,00. Percepatan ini tetap mengikuti persyaratan proses penyaluran dana desa kepada desa-desa yang layak salur, yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Balangan, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Bantaeng (https://www.kemenkeu.go.id).

Bagi sebagian desa yang masuk dalam kategori minus, dana desa merupakan sumber pembiayaan andalan bagi desa untuk membiayai pembangunan infrastruktur desa. Lebih-lebih sebagian besar dalam struktur keuangan desa, dana desa menempati porsi terbesar dari total pendapatan desapada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan dana desa yang telah dialokasikan oleh pemerintah, maka diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat maupun tenaga pendampingan desa serta yang tidak kalah penting adalah perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa yang didalamnya terdapat Dana Desa.

Dalam konteks pengawasan dana desa, agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, diperlukan mekanisme pengawasan yang melibatkan semua pihak. Pengawasan oleh masyarakat desa akan sangat efektif apabila dalam pengelolaan dana desa terutama dalam pelaksanaan kegiatan, selalu melibatkan masyarakat desa secara langsung. Bentuk penyadaran masyarakat (sosialisasi) tentang perlunya kepedulian masyarakat desa dalam membangun transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan, perlu ditingkatkan terutama oleh instansi yang mempunyai kewenangan pembinaan keuangan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), keterlibatannya lebih luas lagi karena berdasarkan kewenanganya, BPD melakukan pengawasan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban. BPD merupakan lembaga yang membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang APBDes bersama kepala desa. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sedangkan pengawasan yang sifatnya refresif, dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) baik Inspektorat maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa, dimana untuk tingkat pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak. Dalam hal audit dana desa oleh BPKP, didasarkan pada permintaan Aparat Penegak Hukum (Polisi/Jaksa) bagi kasus yang dilanjutkan sampai pada proses litigasi. Untuk itu agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan pengelolaan dana desa perlu ditekankan, agar menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Pengenaan sanksi bagi pelanggar ketentuan pengelolaan dana desa bisa administratif dan pidana. Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan oleh pemerintah melalui penundaan pencairan dana desa maupun pemotongan dana desa.Pengenaan sanksi dapat dikenakan baik kepada Kepala Daerah maupun Kepala Desa. Sanksi kepada Kepala Daerah dapat dikenakan apabila Bupati/Walikota tidak menyalurkan Dana Desa tepat waktu dan tepat jumlah, dengan sanksi berupa penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) kabupaten/Kota sebesar selisih kewajiban Dana Desa yang harus disalurkan. Untuk itu pemerintah pusat mulai tahun 2020 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-1/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa, melakukan perubahan mekanisme penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN)langsung ke Rekening Kas Desa (RKD), dan telah dimulai bulan Januari 2020. Kebijakan ini salah satunya adalah dalam upaya mengurangi dana idle di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Lebih lanjut, dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa untuk tujuan meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, akan lebih cepat dimanfaatkan desa, disamping adanya penyaluran dana desa lebih awal akan memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomidesa.

Sanksi kepada Kepala Desa, berupa penundaan pencairan dana desa dapat dikenakan apabila Kepala Desa, tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes; tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya; dan terdapat usulan dari aparat pengawasan fungsional daerah.

Sedangkan sanksi berupa pemotongan pencairan dana desa dapat dikenakan apabila terdapat sisa Dana Desa yang lebih dari 30% selama 2 tahun berturut-turut, dan berdasarkan penjelasan serta hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan berupa Silpa yang tidak wajar.

Pengenaan sanksi pidana bagi pihak yang mencoba menyalahgunakan dana desa di beberapa daerah telah mulai dilakukan dengan telah dijatuhkannya vonis pidana bagi Kepala Desa yang menyalahgunakan dana desa. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada acara evaluasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa di gedung Gradhika Bhakti Praja kompleks kantor Gubernur Jateng menyampaikan, bahwa dana desa masih rawan disalahgunakan di sejumlah desa. Setidaknya ada 11 kasus penyalahgunaan dana desa dalam proses hukum di Jawa Tengah,  paparnya ketika itu.Bentuk penyalahgunaannya antara lain kegiatan fiktif, mark-upharga, mark-upjumlah, belanja fiktif, tidak ada laporan pertanggungjawaban penggunaan, dan penggunaan untuk keperluan pribadi.

Disamping efek negatif (kasus) yang timbul dengan adanya penyaluran dana desa, perlu juga kita apresiasi terhadap keberhasilan penggunaan dana desa. Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun (2015 – 2017) pelaksanaannya, dana desa telah menghasilkan sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, diantaranya terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa, 914 ribu meter jembatan, 22.616 unit sambungan air bersih, 2.201 unit tambatan perahu, 14.957 unit PAUD, 4.004 unit Polindes 19.485 unit sumur, 3.106 pasar desa, 103.405 unit drainase dan irigasi, 10.964 unit Posyandu dan 1.338 unit embung. Selain itu, hasil evaluasi penggunaan dana desa selama dua tahun terakhir menunjukkan, adanya penurunan rasio ketimpangan perdesaan  dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017, penurunan jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017, dan penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017  (Buku Pintar Dana Desa Tahun 2017, Kementerian Keuangan).

Selanjutnya, untuk mendorong makin meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, perlu keterlibatan seluruh stakeholder dengan perannya masing-masing. Bagi masyarakat desa, kepedulian untuk selalu mengawasi program pembangunan dan melaporkan kepada institusi pengawasan apabila terjadi penyimpangan yang terjadi di desanya wajib diapresiasi. BPD selaku lembaga pengawas kinerja Kepala Desa, selalu memonitor jalannya pemerintahan desa, apakah telah dijalankan sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang APBDes. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa yang bertugas mengawal penyaluran dana desaharus selalubekerja optimal dalam memberikan pendampingan.

Camat selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kecamatan, salah satu tugasnya melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan desa,dalam hal melakukanevaluasi Rancangan Peraturan Desa APBDes, akan menjalankansalah satu proses verifikasi dokumen perencanaan penganggaran,selain verifikasi dokumen perencanaan pencairan (dokumen pencairan) ketika masuk dalam tahap pelaksanaan anggaran, sehingga tidak ada lagi desa fiktif yang mendapat alokasi dana desa. Bagi Kepala Daerah, mandat yang diemban sebagaimana PMK yang baru, bertugas menerimadokumen persyaratan penyaluran dana desa dari kepala desa, kemudian melakukan verifikasi kebenarandokumen dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat yang menjadi mitra pemda. Tidak kalah pentingnya, sebagai lembaga pengawasan, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), BPK, bahkan KPK dituntut segera merespon pengaduan masyarakat maupun indikasi terjadinya kecurangan (fraud)dalam pengelolaan keuangan desa.

Dukungan dari berbagai pihak itulah yang akan menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Semoga apa yang diharapkan masyarakat desa, berupa pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel segera dapat diwujudkan.

 

___ Sukarno WS, S.E., M.E.

Auditor Madya

pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah


Share   
TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Gambaran Umum
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Sarana Prasarana
Tugas Pokok dan Fungsi
PRODUK LAYANAN BIDANG / BAGIAN
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bidang Akuntan Negara
Bidang Investigasi
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bagian Tata Usaha
Bidang Program dan Pelaporan / P3A
DOKUMEN SAKIP
Rencana Strategis
L A K I P / L A P K I N
Perjanjian Kinerja
Rencana Aksi Kinerja
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Informasi Berkala
Informasi Serta Merta
Informasi Setiap Saat
Permohonan Informasi
Informasi Yang Dikecualikabn
SOP Layanan Umum Android/SMS

ARSIP BPKP JAWA TENGAH

 

 
 
KALENDER DIKLAT
KONTAK KAMI
 
 
SITUS TERKAIT