TATA KELOLA YANG BAIK AKAN MENCIPTAKAN TATA SEJAHTERA

Persoalan kita saat ini adalah tata kelola, mari kita bangun tata kelola untuk menciptakan tata sejahtera. Demikian yang disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR-RI Hendrawan Supratikno saat menjadi narasumber pada Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2022 di Wilayah Kabupaten Batang, bertempat di Aula KabupatenBatang. Jum’at  22 Juli 2022.

Workshopyang dihadiri oleh 239 kepala desa baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual ini dibuka secara resmi oleh Pj. Sekretaris DaerahKabupaten Batang Ari Yudianto. Turut hadir Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Tri Handoyo didampingi Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang APD  Eko Suwahyo beserta tim.

Dalam sambutannya, Ari Yudianto mengucapkan terimakasih kepada BPKP selaku penyelenggara dan berharap kepada seluruh Kepala Desa yang mengikuti acara ini baik hadir secara langsung maupun secara virtual untuk dapat mengikuti kegiatan Workshop dengan baik sehingga dapat memahami pengelolaan Dana Desa sesuai dengan aturan yang berlaku dan menyatukan komitmen bersama dalam memajukan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Batang.

Dilain pihakDirektur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa pada Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Wasis Prabowo menyampaikan bahwa sampai dengan hari ini dari sisi akuntabilitas (perencanaan-pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertangggungjawaban) masih banyak perlu perbaikan dan masih banyak pengaduan dari masyarakat. Untuk itu, Wasis berharap agar peran APIP lebih ditingkatkan terutama peran consultingnya, dapat memberikan solusi mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

Demikian jugaKepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil Dit.Jend. Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Ahmad Heryawan, di sela-sela penyampaian materinya beliau mengapresiasi Pemkab Batang, karena realisasi penyaluran dana desa di Kabupaten Batang per 22 Juli 2022 sudah mencapai 67,77%. Untuk Tahap I sudah selesai tersalurkan, untuk Tahap II masih ada 86 belum salur (paling lambat penyaluran 24 Agustus 2022) dan tahap III masih ada 54 yang belum salur. Heryawan juga menyampaikan langkah-langkah strategis percepatan penyaluran untuk tahap III.

Sedangkan Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa pada Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa – Kemeterian Dalam Negeri Ihram, berharap agar workshop ini menjadi salah satu cara untuk mencari solusi di dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Selain anggota Komisi XI DPR RI, pada sesi diskusi panel juga menghadirkan tiganarasumber yaitu Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa pada Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Wasis Prabowo dengan materi Pengawalan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Desa. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil DitJend Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Ahmad Heryawan dengan materi Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa, dan Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa pada Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemeterian Dalam Negeri Ihram dengan materi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Masa Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Desa. Diskusi panel ini dipandu oleh moderator Kepala Dispermades Kabupaten Batang Rusmanto.

Workshop diakhiri dengan sesi tanya jawab oleh para peserta. Ada tiga peserta yang bertanyayaitu Kepala Desa Kalisalak,Limpung Setyadi, Kepala Desa di Kecamatan Subah Wahyu Mujiono), dan Kepala Desa Cokro, Blado Roziqin. Diskusi dan Workshop berjalan dengan lancar.

(Kominfo BPKP Jateng Leli/Din)