BPKP dan UPI Bandung Menyiapkan Generasi Muda Anti Korup

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat bersama Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) melakukan Rapat Koordinasi dalam rangka untuk memberikan pembekalan bagi generasi muda khususnya mahasiswa lulusan UPI menjadi Insan yang tidak Korup.

Rapat koordinasi antara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Mulyana, yang didampingi oleh Korwas IPP Bidang Polsoskam PMK, Sumirat, bersama Rektor  Universitas Pendidikan Indonesia Prof. Dr. M. Solehuddin M.Pd., MA  beserta jajarannya digelar secara virtual pada hari Jumat, 7 Januari 2022 bertempat di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

Dalam pembahasan kali ini Kepala Perwakilan menjelaskan bahwa arah kerja sama yang dikembangkan antara BPKP dan UPI ada tiga tahapan yang pertama Menyiapkan masahasiswa untuk memahami pengelolaan keuangan Negara, aDaerah dan Desa, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada mahasiswa dalam pengelolaan Keuangan Negara, Daerah dan Desa paling tidak di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan tujuan mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN bisa memberikan sumbangsih yang lebih besar  kepada masyarakat dengan cara memberikan bimbingan kepada aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa secara baik dan benar. Yang kedua adalah dengan memberikan sertifikasi Anti Korupsi kepada Mahasiswa yang akan lulus, antara lain memberikan pemahaman anti korupsi bagi mahasiswa, dalam upaya membentuk lulusan UPI menjadi insan yang tidak Korup, hal ini bisa menambah nilai positif untuk UPI secara lembaga maupun untuk lulusannya itu sendiri. Dan yang ketiga perlu dilakukan pendampingan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Lebih lanjut Kepala Perwakilan untuk poin ketiga menyatakan bahwa BPKP siap memberikan jasa konsultasi dan pendampingan proses pengadaan barang dan jasa di lembaga atau badan pemerintahan termasuk di Universitas Pendidikan Indonesia.  Untuk pendampingan pengadaan barang dan jasa, yang paling utama dilakukan oleh SPI UPI sendiri, namun bila diperlukan BPKP siap berkolaborasi dengan SPI UPI baik dalam hal probility audit, reviu pengadaan barang dan jasa, atau post audit. Kepala Perwakilan menambahkan bahwa sesuai Tupoksi BPKP, selain ketiga hal tersebut di atas, kerjasama yang bisa dikembangkan antara BPKP dan UPI  adalah dalam hal mengukur penerapan sistim pengendalian internal, penerapan manajemen risiko dan efektifitas pencegahan korupsi.

Selain itu Kepala Perwakilan juga menyampaikan bahwa untuk tenaga pengajar dari dua point tersebut di atas, bisa dari Dosen UPI yang telah mengikuti bimtek atau berkolaborasi dengan pihak BPKP. 

Menanggapi hal tersebut diatas Rektor UPI Prof. Dr. M. Solehuddin M.Pd., MA menjelaskan bahwa kedua gagasan tersebut sangat positif dan bisa dijadikan kegiatan pengabdian yang bisa dihargai sebagai kegiatan akademik.

Dalam simpulannya,  Prof. Dr. M. Solehuddin M.Pd., MA, berjanji segera menyiapkan tim kecil untuk menindaklanjuti hasil pembicaraan ini menjadi bagian penting dari MoU dan Pelatihan di Kantor Sendiri yang ditandatangani, dan selanjutnya MoU dan Pelatihan di Kantor Sendiri akan diimplementasikan kedalam rencana kerjasama operasional antara BPKP dan UPI.

(Kominfo BPKP Jabar/SR-RS-SM)